Raisi: Iran Menentang Setiap Upaya Normalisasi dengan Israel

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Presiden Iran Ebrahim Raisi menegaskan Iran menentang setiap upaya normalisasi diplomatik dengan Israel.

“Rezim Zionis bukan hanya musuh Palestina, ia adalah ancaman bagi semua Muslim. Normalisasi hubungan dengan Israel tidak hanya gagal untuk meningkatkan keamanan tetapi juga bertentangan dengan pendapat umat Islam,” ucapnya, Sabtu (17/6/2023) dilaporkan kantor berita Iran, Islamic Republic News Agency (IRNA).

Raisi mengungkapkan hal tersebut saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, Sabtu (17/6/2023). Dalam pertemuan tersebut, Raisi mengatakan, hanya Israel yang kecewa dengan keberhasilan rekonsiliasi antara Iran dan Saudi.

“Hanya musuh Islam, yang dipimpin oleh rezim Zionis (Israel), yang kecewa dengan kemajuan kerja sama bilateral serta regional antara Iran dan Arab Saudi,” kata Raisi kepada Pangeran Faisal.

Sebelumnya, awal bulan ini Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen mengatakan, dia optimistis negaranya dapat memperluas hubungan dengan lebih banyak negara Arab dan Muslim. Cohen mengungkapkan, kawasan Arab telah berubah dramatis sejak Israel menandatangani Abraham Accords pada 2020, yakni kesepakatan pemulihan hubungan dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. Sebelum kesepakatan tersebut eksis, Israel sudah memiliki relasi diplomatik dengan Mesir dan Yordania.

“Saya sangat optimistis bahwa kami akan dapat memperluas hubungan kami dengan lebih banyak negara Arab dan Muslim,” kata Cohen di sela-sela kunjungannya ke Wina, Austria, Kamis (1/6/2023), dikutip laman The National.

Baca Juga: AS Peringatkan Israel Perluasan Permukiman Ilegal Hambat Perdamaian dengan Palestina

Eli Cohen juga sempat menyinggung tentang potensi normalisasi diplomatik antara Israel dan Arab Saudi. Menurut dia, normalisasi relasi dengan Riyadh hanya masalah waktu.

“Ini bukan soal jika, tapi kapan. Kami dan Arab Saudi memiliki kepentingan yang sama,” kata Cohen, dikutip laman Middle East Monitor, 22 Mei 2023 lalu.

Sejauh ini Saudi tidak menggubris keinginan Israel untuk melakukan normalisasi hubungan dengannya. Saudi pun telah beberapa kali menegaskan bahwa mereka tetap berpegang pada Inisiatif Perdamaian Arab. Artinya pembukaan hubungan resmi dengan Israel hanya akan dilakukan jika mereka telah hengkang dari wilayah yang didudukinya, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan, dan Lebanon.

Normalisasi hubungan Arab Saudi...

Manfaat terbatas

Normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel menjadi kebijakan prioritas AS di Timur Tengah. Ada sejumlah negara tetangga yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel, yaitu Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.

Menlu AS Antony Blinken menegaskan soal normalisasi ini saat menyampaikan pernyataan bersama Menlu Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, Kamis (8/6/2023). Berbicara di samping Blinken, Pangeran Faisal menyatakan, normalisasi akan memberikan sejumlah manfaat. 

"Namun, manfaat itu hanya terbatas jika tidak menjadi jalan untuk mewujudkan solusi dua negara antara Israel dan Palestina,’’ kata Pangeran Faisal. 

Sebuah sumber yang tahu isu ini mengungkapkan, Riyadh ingin AS mendukung program nuklir sipil sebagai imbal balik normalisasi dengan Israel. Maret lalu, The Wall Street Journal melaporkan, program nuklir ini juga jaminan keamanan di antara konsesi yang dikehendaki Riyadh. 

Pangeran Faisal berharap kesepakatan dicapai AS untuk membantu Saudi mengembangkan program nuklir. Ia tak menyatakan program nuklir ini sebagai syarat normalisasi dengan Israel. 

Aziz Alghashian, pengamat hubungan Teluk dan Israel, menyatakan Riyadh tak akan tergerak melakukan normalisasi dengan sejumlah alasan. Di antaranya saat ini Israel dijalankan oleh pemerintahan garis keras dan kurang cocoknya dengan pemerintahan Joe Biden. 

Baca Juga: Yordania Kecam Percepatan Permukiman Israel di Tepi Barat

"Ini bukan pemerintahan Amerika yang ingin Saudi berikan bingkisan berupa normalisasi Saudi-Israel,’’ ujar Alghashian. Normalisasi menjadi pencapaian mengagumkan dan di bawah payung Amerika. Saudi, kata dia, tak ingin pemerintahan Biden mengambil keuntungan dari sana.

Mengakhiri tiga hari kunjungannya ke Saudi, Blinken menegaskan, normalisasi Israel dengan negara tetangganya untuk menjadikan Timur Tengah lebih terintegrasi, merupakan prioritas bagi AS. Hal ini ia sampaikan saat bertemu kelompok lobi Israel, AIPAC sebelum kunjungan. 

"Kami mendiskusikannya di sini dan kami akan terus bekerja, meningkatkannya ke arah lebih jauh dalam hitungan hari, pekan, dan bulan-bulan ke depan," kata Blinken. Saudi selama ini bertahan dari tekanan AS untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. 

Hubungan AS-Saudi mengalami ketegangan sejak 2018 saat terjadi pembunuhan atas jurnalis AS kelahiran Saudi, Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki. Kian memburuk saat Biden mulai menjalankan pemerintahan. 

AS saat itu merilis data intelijen bahwa Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salmann (MBS) menyetujui pembunuhan jurnalis tersebut. Ini dibantah MBS. Kini bahkan Riyadh membangun hubungan lebih jauh dengan Rusia dan Cina, rival AS. 

Blinken pejabat tingkat tinggi kedua AS yang berkunjung ke Saudi kurang dari sebulan. Pada 7 Mei lalu, penasihat keamanan nasional Jake Sullivan juga datang ke Saudi. Blinken sebelumnya bertemu Putra Mahkota Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman (MBS).

Keduanya berbicara selama 40 menit, membahas berbagai isu termasuk konflik Yaman, Sudan, Israel, dan hak asasi manusia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika