Putin Tolak Inisiatif Perdamaian Delegasi Afrika

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Vladimir Putin melakukan pembicaraan dengan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa pada Sabtu (17/6/2023) di St Petersburg. Dalam pembicaraan itu, Ramaphosa memberikan inisiatif perdamaian 10 poin dari tujuh negara Afrika.

Ramaphosa mengatakan kepada Putin sudah waktunya bagi Rusia dan Ukraina untuk memulai negosiasi mengakhiri perang. Ramaphosa pada Ahad (18/6/2023) mengatakan, misi itu berdampak dan keberhasilan utamanya akan diukur pada tujuan, yaitu menghentikan perang.  Dia mengatakan orang Afrika akan terus berbicara dengan Putin dan Presiden Volodymyr Zelenskiy.

Putin menolak untuk berbicara dengan Ukraina. Dia berterima kasih kepada Ramaphosa atas misi mulianya.

Sementara dalam pesan videonya, Zelenskiy mengatakan, pembicaraan delegasi Afrika di St Petersburg telah menunjukkan bahwa hanya rencana perdamaian Ukraina yang realistis. Rencana yang dimaksud adalah penarikan seluruh pasukan Rusia dari Ukraina.

"Semua yang dibahas di Rusia adalah tentang perang, tentang bagaimana menghancurkan kehidupan lebih lanjut," kata Zelenskiy.

Dalam pertemuan di Kiev, Zelenskiy mengatakan kepada delegasi Afrika bahwa...

Dalam pertemuan di Kiev, Zelenskiy mengatakan kepada delegasi Afrika bahwa pembicaraan hanya akan membekukan perang. Jurang antara kedua belah pihak semakin tegas ketika Putin mencela Zelenskiy dalam pidatonya di forum ekonomi tahunan di St Petersburg.

Putin juga menyatakan kembali tujuan demiliterisasi dan denazifikasi di Ukraina. Kiev dan Barat menyebut demiliterisasi dan denazifikasi hanya sebagai dalih Rusia untuk invasi.

Perang telah menghancurkan kota-kota besar dan kecil di Ukraina. Perang juga memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka dan memakan banyak korban yang tidak diketahui jumlahnya di antara kedua pasukan.

Masing-masing pihak saling menuduh terkait ledakan di bendungan Kakhovka pada 6 Juni di wilayah Kherson. Ledakan di bendungan ini membanjiri wilayah zona perang yang luas. 

Rusia merebut wilayah Kherson pada hari-hari awal invasi dan masih menguasai sebagian wilayah itu. Pernyataan PBB, yang dikeluarkan oleh koordinator kemanusiaan untuk Ukraina, Denise Brown mengatakan, badan dunia akan terus terlibat untuk mencari akses yang diperlukan ke wilayah yang dikuasai Rusia.

"Kami mendesak pihak berwenang Rusia untuk bertindak sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional. Bantuan tidak dapat ditolak bagi orang yang membutuhkannya," ujar Brown.

Ikuti Whatsapp Channel Republika