NATO tidak Terbitkan Undangan Resmi untuk Keanggotaan Ukraina

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN – Sekretaris Jenderal Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg mengatakan, aliansi yang dipimpinnya tidak memiliki rencana menerbitkan undangan resmi untuk keanggotaan Ukraina. Hal itu disampaikan setelah dia melakukan pertemuan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz di Berlin, Senin (19/6/2023).

“Kami tidak membahas masalah undangan resmi. Apa yang kami diskusikan adalah bagaimana membawa Ukraina lebih dekat ke NATO dan ada konsultasi yang sedang berlangsung dan saya tidak dalam posisi mendahului hasil dari konsultasi tersebut,” kata Stoltenberg dalam konferensi pers bersama Scholz, dikutip Anadolu Agency.

Stoltenberg pun mengisyaratkan bahwa prospek keanggotaan Ukraina tidak akan dibahas pada KTT NATO di Vilnius, Lithuania, pada Juli mendatang. “KTT Vilnius pada bulan Juli akan menetapkan visi untuk masa depan Ukraina sebagai anggota keluarga Euro-Atlantik yang demokratis dan independen,” ucapnya.

Sementara itu, Olaf Scholz menekankan, NATO tidak akan menjadi pihak dalam perang di Ukraina. Namun, dia menegaskan akan memberikan dukungan pada Kiev untuk menghadapi Rusia.

“Kita harus bersiap bahwa perang agresi Rusia mungkin memakan waktu lama. Kami sedang mempersiapkan untuk itu dan kami menyesuaikan kebijakan kami sesuai dengan itu. Jerman akan mendukung Ukraina selama itu diperlukan,” kata Scholz.

Akhir pekan lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan, Ukraina harus memenuhi standar yang sama jika hendak menjadi anggota NATO. Meski saat ini tengah terlibat konflik dengan Rusia, Biden menyebut, AS tidak akan membuat pengaturan khusus dalam proses aneksasi Kiev ke NATO. “Mereka (Ukraina) harus memenuhi standar yang sama (untuk jadi anggota NATO). Jadi, kami tidak akan membuatnya mudah,” ujar Biden kepada awak media, Sabtu (17/6/2023).

Pada KTT NATO di Vilnius Juli mendatang, sudah diagendakan penyelenggaraan sesi pertama Dewan NATO-Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan turut berpartisipasi di dalamnya. Menurut Jens Stoltenberg, sesi tersebut akan memberi Ukraina kursi lebih setara untuk berkonsultasi dan memutuskan masalah keamanan. Kendati demikian, Stoltenberg menambahkan, meski NATO akan mempererat hubungan politik dengan Ukraina, di KTT nanti topik terkait potensi keanggotaan Kiev di aliansi tersebut tidak akan dibahas.

“Kami tidak akan membahas undangan (keanggotaan) di KTT Vilnius, tetapi bagaimana kami dapat mendekatkan Ukraina ke NATO. Saya yakin bahwa kami akan menemukan solusi dan konsensus yang baik,” kata Stoltenberg pada Jumat (16/6/2023) lalu.

Pada April lalu, Volodymyr Zelensky mendesak NATO untuk segera merangkul negaranya sebagai anggota resmi blok tersebut. Hal itu disampaikan ketika Jens Stoltenberg melakukan kunjungan perdana ke Kiev sejak dimulainya konflik dengan Rusia pada Februari 2021 lalu.

Zelensky mengatakan, KTT NATO yang diagendakan digelar di Lithuania pada Juli mendatang bisa menjadi momen bersejarah jika Ukraina menerima undangan resmi untuk bergabung dengan aliansi tersebut. “Sudah waktunya untuk mengambil keputusan yang tepat,” ujarnya dalam konferensi pers bersama Stoltenberg, 20 April 2023 lalu.

Berbeda dengan pernyataan terbarunya, dalam konferensi pers di Kiev Stoltenberg memastikan bahwa isu keanggotaan Ukraina akan menjadi agenda utama dalam pembahasan KTT NATO pada Juli mendatang. “NATO akan mendukung Anda hari ini, besok, dan selama yang dibutuhkan,” ujarnya.

Pada 30 September 2022, Zelensky secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan Ukraina kepada NATO. Langkah itu diambil hanya beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengesahkan aneksasi empat wilayah Ukraina, yakni Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia. Zelensky mendesak NATO memberikan keanggotaan “jalur cepat” kepada negaranya.

Karena masih dalam keadaan berperang, NATO tidak mungkin menerima masuknya Ukraina. Terdapat Pasal 5 NATO yang mengatur bahwa jika salah satu anggotanya diserang, serangan tersebut harus dipandang sebagai agresi ke semua anggota.

Ikuti Whatsapp Channel Republika