Sri Mulyani Ungkap Tantangan Pensiunkan Dini PLTU Batu Bara
Partisipasi swasta terkendala karena berkaitan dengan taksonomi perpajakan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengungkapkan sejumlah tantangan untuk memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rangkaian Paris Summit 2023.
Sri Mulyani mengatakan, sektor swasta memiliki kendala bisa berpartisipasi karena berkaitan dengan taksonomi perpajakan. Hal ini yang harus diatasi pemerintah.
"Tantangan lainnya menyangkut cost of borrowing yang terhitung masih tinggi. Selain itu, investasi dalam infrastruktur untuk mendistribusikan energi juga perlu menjadi perhatian," ungkap Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya, Jumat (23/6/2023).
Dalam kegiatan itu, Sri Mulyani menghadiri diskusi mengenai Private Capital Mobilization for Climate Investments di negara berkembang yang mempertemukan para pimpinan bank pembangunan multilateral, pemimpin lembaga keuangan yang tergabung Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) dan para pejabat pemerintah terkait.
Melalui diskusi itu, Sri Mulyani ikut berdiskusi soal berbagai model dan pendekatan yang paling efektif untuk menggerakkan investasi swasta pada bidang iklim. Khususnya negara berkembang termasuk tantangan yang dihadapi dalam memensiunkan dini PLTU batu bara.
Secara khusus, bendahara negara tersebut mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dan segenap timnya yang telah mendukung Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan penerapan Energy Transition Mechanism termasuk bidang pasar modal.
Selain Energy Transition Mechanism, Amerika Serikat berkomitmen untuk mendukung program transisi energi Indonesia lewat kemitraan Just Energy Transition Partnership.
Melalui pakta iklim Amerika Serikat dan Jepang bersama rekanan lainnya, Indonesia dipastikan mengamankan pendanaan awal dari Just Energy Transition Partnership sebesar 20 miliar dolar AS atau setara Rp 300 triliun, asumsi kurs Rp 14.994 per dolar AS.
Pemerintah Indonesia telah mematok target net zero emission pada 2060, seperti melalui rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika