Respons Jokowi Atas Kekhawatiran SBY di Buku Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Wahyu Suryana, Fauziah Mursid

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait kekhawatiran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal adanya abuse of power dalam Pemilu 2024. Jokowi pun menegaskan agar tak perlu ada kekhawatiran terkait hal itu.

Sebab, pemerintah akan menjaga netralitas birokrasi, termasuk dari TNI, Polri, dan PNS.

"Yang paling penting yang juga sudah sering saya sampaikan netralitas dari TNI, Polri, PNS kita, birokrasi kita betul-betul harus kita jaga dan agar tetap netral. Jadi nggak usah nggak ada kekhawatiran mengenai itu," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Ia kembali menyampaikan, bahwa penyelenggara pemilihan umum adalah KPU. Pemerintah pun akan memberikan dukungan baik dari sisi keamanan maupun distribusi logistik.

"Saya kira sudah berulang kali saya sampaikan bahwa penyelenggara pemilihan umum itu adalah KPU. Pemerintah memberikan dukungan baik dari sisi keamanan, maupun membantu nanti dalam distribusi logistik," jelasnya.

Sebelumnya, SBY menuliskan pandangannya terkait pendapat banyak pihak yang menyampaikan "ketidaksukaan" Presiden Jokowi terhadap Anies Rasyid Baswedan. Ketidaksukaannya itu juga ditunjukkan dengan adanya dugaan upaya penjegalan pencapresan Anies.

SBY menilai Jokowi akan sangat salah jika menyalahgunakan kekuasaannya untuk menjegal Anies. Apalagi, ada instrumen negara lewat aparat penegak hukum yang digunakan untuk mengasuskan mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Bagaimana kira-kira cara yang bisa dilakukan (menjegal Anies)? Misalnya, dicari-cari kesalahan Anies Baswedan secara hukum dan akhirnya dijadikan tersangka atas pelanggaran hukum tertentu," ujar SBY lewat bukunya yang berjudul Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong di halaman 14, dikutip Republika, Selasa (27/6/2023).

SBY mengatakan, jika memang secara hukum Anies terbukti bersalah, rakyat harus menerimanya. Namun, kalau tidak bisa dibuktikan bersalah secara hukum, hal tersebut akan menjadi persoalan yang serius karena ada etika dan hukum yang dilangkahi.

Menurut dia, kalau memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, itu merupakan bentuk abuse of power ketika ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain. Akan semakin serius jika Jokowi memang terlibat dalam upaya tersebut.

"Sebagai seorang sahabat, saya sungguh berharap beliau tidak melakukannya," kata SBY.

Cara lain yang bisa dilakukan untuk menjegal Anies adalah dengan mengamputasi partai politik pengusungnya. Koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendiri sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

Salah satu cara mengamputasi dukungan terhadap Anies dapat melalui upaya yang dilakukan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kepada Partai Demokrat. Ia sendiri berharap Mahkamah Agung (MA) kredibel dan adil dalam menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan kubu Moeldoko.

"Sebagian kalangan berpendapat bahwa di luar Partai Demokrat yang sepertinya tengah diganggu agar tak lagi bisa mencalonkan Anies menjadi capres. Sangat mungkin tekanan dan kerja politik dilakukan untuk membuat Nasdem dan PKS mengurungkan niatnya untuk mencalonkan Anies," kata SBY di halaman 18.

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, juga mengomentari buku singkat SBY. Denny menilai, cawe-cawe Presiden Jokowi memang sudah masuk pelanggaran.

Ia melihat, buku berjudul Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi: The President Can Do No Wrong itu sangat menarik untuk dibaca. Walau PDF-nya hanya 27 halaman tapi isinya dirasa dalam dengan tutur bahasa sederhana.

Denny mengatakan, cawe-cawe jadi istilah yang viral. Ia mengingatkan, istilah itu pertama kali ditulisnya 24 Mei 2023 dengan judul Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo dan Menolak Anies.

Ia menilai, cawe-cawe Presiden Jokowi bukan hanya melanggar etika, tapi sudah melanggar dalam banyak bentuknya. Melalui Moeldokogate membegal Partai Demokrat, penjegalan Anies, termasuk upaya-upaya pentersangkaan.

"Menyerang lawan oposisi melalui kasus hukum ataupun menghalang-halangi kasus hukum kawan koalisi sudah merupakan pelanggaran," ujar Denny.

Adapun, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai buku berjudul Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi yang ditulis SBY menunjukan kegelisan dan keresahan terhadap situasi politik bangsa saat ini.

Ujang meyakini hal itu tergambar dari sejumlah hal yang disinggung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu dalam bukunya. Mulai dari cawe-cawe Presiden Jokowi, informasi yang menyebutkan Jokowi hanya menghendaki dua pasangan calon presiden di Pemilu 2024 hingga upaya menjegal calon presiden serta penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power untuk merealisasikan tujuan tersebut.

"Ini kegelisahan SBY melihat hal-hal yang mengarah pada tindakan-tindakan abuse of power ya, makanya SBY mengungkap kegelisahan itu dalam buku itu," ujar Ujang dalam keterangannya, Rabu (28/6/2023).

Kegelisahan ini kata Ujang, juga karena SBY melihat banyak persoalan persoalan kebangsaan maupun negara ini yang semrawut dan kacau balau saat ini. Sehingga, berpotensi mendegradasi demokrasi saat ini.

Karena itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini mengingatkan penguasa untuk menjaga netralitas sebagai pemimpin. Hal ini juga diterangkan SBY dengan mencontohkannya langkah-langkahnya saat menjadi Presiden kala itu.

Selain itu, dalam buku tersebut, SBY merespons langkah cawe-cawe Jokowi yang diklaim untuk kepentingan nasional. SBY berpendapat pada bukunya di halaman 7, langkah tersebut sah saja dilakukan oleh seorang pemimpin negara.

Namun, SBY mengingatkan agar Jokowi berhati-hati terkait cawe-cawe-nya itu agar tidak menjadi bias dan dikaitkan dengan Pilpres 2024. Sebab, kepentingan nasional sangat berbeda dengan kepentingan politik sebuah partai politik atau pihak tertentu.

SBY juga menyinggung informasi yang menyebutkan Presiden Jokowi hanya menghendaki dua pasangan calon presiden di Pemilu 2024. SBY pun menilai sah-sah saja jika Jokowi melakukan kerja politik dalam mewujudkan keinginannya tersebut.

Namun yang salah, kata SBY jika Jokowi sebagai pemimpin negara melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power untuk merealisasikan tujuannya.

"Saya melihat apa yang disampaikan SBY itu bagian daripada kritik dan juga bagian kegelisahan yang terjadi saat ini di mana kita sedang mengalami kemunduran dalam proses berdemokrasi," ujarnya.

Karena itu, Ujang menilai kritik dari SBY ini sebaiknya dibalas oleh lawan politiknya dalam sebuah karya seperti buku maupun lainnya. Hal ini agar jawabanya lebih seimbang.

"SBY mengungkap kegelisahan itu dala buku itu dan ini bagus, karena buku maka mestinya juga dijawab dengan buku. Mestinya kelompok yg dikritik itu juga berusaha membalasnya dengan karya juga dan buku agar seimbang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika