Erdogan: Kerusuhan di Prancis Disebabkan Oleh Rasisme dan Islamofobia

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin (3/7/2023) mengatakan, kerusuhan nasional Prancis disebabkan rasisme institusional, Islamofobia, dan masa lalu kolonial Prancis. Prancis diguncang gelombang protes dan kerusuhan nasional yang dipicu oleh penembakan polisi terhadap seorang remaja keturunan Aljazair berusia 17 tahun.

“Terutama di negara-negara yang dikenal dengan masa lalu kolonialnya, rasisme budaya telah berubah menjadi rasisme institusional,” ujar Erdogan, dilaporkan Al Arabiya.

“Akar dari peristiwa yang dimulai di Prancis adalah arsitektur sosial yang dibangun oleh mentalitas ini. Sebagian besar imigran yang dikutuk untuk tinggal di ghetto, yang ditindas secara sistematis, adalah Muslim," kata Erdogan.

Erdogan menambahkan, rasisme di Prancis telah melahirkan kekerasan dan memicu peristiwa memilukan yang saat ini masih berlangsung. Erdogan memperingatkan otoritas Prancis untuk memperhatikan budaya rasisme tersebut.

“Jalanan tidak bisa menjadi sarana untuk mencari keadilan. Namun, jelas bahwa pihak berwenang juga harus belajar dari ledakan sosial tersebut," ujar Erdogan.

Kerusuhan sipil Prancis telah mengakibatkan larangan demonstrasi di beberapa kota, imbauan perjalanan, dan argumen tentang bias rasial dalam penegakan hukum. Pengunjuk rasa membakar kendaraan, merusak bangunan, dan terlibat dalam konfrontasi kekerasan dengan polisi anti huru hara.  Krisis ini memaksa Presiden Emmanuel Macron untuk mengadakan pertemuan darurat dengan para menteri

Para pengunjuk rasa mengacungkan plakat yang menyatakan "polisi membunuh". Mereka menyerang dan merusak struktur pemerintah. Hal ini  mencerminkan kebencian yang meluas atas prasangka rasial.  

Kekerasan yang meluas membuat otoritas Prancis melakukan tindakan keras. Polisi mengerahkan lebih dari 40 ribu petugas secara nasional. Sementara ribuan orang yang terkait dengan kekerasan telah ditangkap, dan ratusan petugas penegak hukum menderita luka-luka.

Pembakaran Alquran bisa mengubah citra....

Selamatkan reputasi

Menteri Luar Negeri Swedia, Tobias Billstrom, mengatakan pembakaran Alquran dapat mengubah citra baik Swedia menjadi buruk. Dia mengatakan, negaranya sedang berjuang untuk menyelamatkan reputasinya.

"Citra baik Swedia akan berubah dalam jangka panjang jika terus digambarkan sebagai Islamofobia. Sulit untuk memprediksi apa konsekuensinya dalam proses persetujuan keanggotaan NATO Swedia. Pertahanan juga penting,” kata Billstrom dikutip dari Anadolu Agency.

Billstrom menegaskan, Swedia memperhatikan keberatan Turki dalam meratifikasi aksesi negara itu ke NATO. Ankara telah mengajukan keberatan atas aksi-aksi pembakaran Alquran di Stockholm, termasuk yang terbaru pada hari pertama Idul Adha pada 28 Juni 2023.

Kementerian Luar Negeri Swedia pada akhir pekan telah mengecam pembakaran Alquran yang terbaru oleh Salwan Momika. "Pemerintah Swedia memahami bahwa tindakan Islamofobia individu dalam demonstrasi di negara itu dapat menyinggung umat Islam. Kami mengutuk keras tindakan ini yang tidak mencerminkan pandangan pemerintah Swedia dengan cara apa pun," ujarnya.

"Rasisme, xenofobia, dan intoleransi terkait tidak memiliki tempat di Swedia atau Eropa," kata Kementerian Luar Negeri Swedia menggambarkan pembakaran Alquran dan kitab suci lainnya sebagai provokasi yang jelas.

Menurut Kementerian Luar Negeri Swedia, demonstrasi yang diadakan oleh Momika memiliki konsekuensi serius bagi keselamatan dan keamanan internal Swedia. “Di Swedia, kebebasan berekspresi mendapatkan perlindungan yang kuat. Namun, tentu saja ini tidak berarti bahwa pemerintah mendukung setiap pendapat yang diungkapkan. Pertemuan publik yang sepenuhnya legal juga dapat bersifat polarisasi dan ofensif,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika