Isu Calo dan Suap di PPDB Depok Dinilai karena Sekolah Negeri Minim dan tak Merata
Masalah-masalah itu selalu muncul ketika masa penerimaan siswa baru.
REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK–Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman menyebut isu adanya dugaan calo dan jual beli kursi di PPDB Depok terjadi karena kelangkaan sekolah negeri dan sebarannya yang tidak merata. Masalah-masalah ini selalu muncul setiap tahun, terutama di PPDB SMP negeri.
"Problem PPDB ini adalah komposisi rasio antara jumlah siswa sama jumlah sekolah sangat jomplang, tiap tahun pasti bermasalah. Bahwa ada misalnya laporan soal nyogok segala macam itu kan ekses dari daya tawar calo jadi tinggi karena kelangkaan sekolah dan persebaran," jelas Ikravany Hilman kepada Republika.co.id, Kamis (13/7/2023).
Menurutnya, masalah-masalah yang muncul saat masa PPDB, terutama SMP negeri, akan terus terjadi selama pemerintah kota tidak agresif membangun sekolah. Jikapun membangun atau menambah sekolah negeri dalam beberapa tahun ini, malah tidak diprioritaskan ke wilayah-wilayah yang sekolah negerinya lebih langka dari wilayah lain.
"Intinya ini akan tetap jadi masalah karena pemkot nggak pernah agresif membangun sekolah-sekolah negeri," katanya.
Dia kemudian mengkritisi Pemkot yang selama ini beralasan dengan sulitnya pembebasan lahan untuk membangun sekolah negeri. Padahal keberpihakan anggaran untuk pendidikan selalu diutamakan tiap tahunnya.
Pemkot juga dinilai kurang agresif dalam mengupayakan pembangunan sekolah negeri di Depok. Padahal ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengupayakan itu, seperti tukar guling fasos fasum yang disewakan ke swasta.
"Saya meragukan komitmen pemerintah kota untuk membangun sekolah-sekolah negeri. Komitmennya nggak sungguh-sungguh, ada yang dibangun, tapi nggak pernah bersungguh-sungguh untuk memastikan bahwa sekolah negeri adalah wujud dari tanggungjawab negara terhadap hak atas pendidikan warganya," ujarnya.
Belum lagi jika membandingkan perkembangan jumlah SMP swasta di Depok yang terus tumbuh pesat. Jumlahnya bisa tiga hingga empat kali lipat dari sekolah negeri yang dibangun Pemkot dalam kurun waktu yang sama.
"Kalau tahun 2005 sampai 2020 penambahan SMP negeri itu hanya sembilan, sehingga jadi 26. Maka bisa dibandingkan dengan SMP Islam Terpadu (IT), dengan jangka waktu yang hampir sama, SMP Islam terpadu itu 25," katanya.
Sebelumnya, salah satu orang tua calon siswa SMP di Depok, Herdiansyah mengungkap kejanggalan PPDB tahun ini yang ia alami sendiri. Kejanggalan terlihat saat ada salah seorang teman anaknya yang bisa lulus jalur zonasi, sementara anak Herdiansyah tidak.
Padahal mereka tinggal berdekatan dan pemberitahuan di laman PPDB menyebut bahwa anak tersebut tinggal 100 hingga 150 meter saja dari sekolah. Adapun status jarak anak Herdiansyah tetap 1,5 kilometer dan dinyatakan tak lolos. alkhaledi Kurnialam
Ikuti Whatsapp Channel Republika