Wapres Tegaskan Pembangunan di Papua untuk Orang Asli Papua
Ma'ruf berharap tidak ada lagi penolakan percepatan pembangunan Papua.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menegaskan pembangunan di Papua untuk masyarakat Papua, khususnya orang Papua asli (OAP). Hal ini disampaikannya untuk menjawab adanya kekhawatiran pembangunan Papua justru untuk menyingkirkan masyarakat asli Papua.
"Pembangunan di Tanah Papua pasti yang paling merasakan manfaatnya ke depan tentu orang asli Papua, orang yang ada di Papua, bukan untuk orang Jakarta. Yang dibangun kan di Tanah Papua tidak mungkin akan dipindahkan ke Jakarta. Jadi orang Papua, terutama orang asli Papua (yang merasakan hasilnya)," ujar Kiai Ma'ruf seperti dibagikan Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, dikutip pada Ahad (16/7/2023).
Karena itu, Kiai Ma'ruf berharap masyarakat Papua mendukung terlaksananya program percepatan pembangunan Papua. Dia berharap tidak ada lagi penolakan dari masyarakat setempat terhadap pembangunan yang saat ini sedang maupun akan dilaksanakan di masa mendatang.
"Karena itu, biarkan (prosesnya berjalan), jangan diganggu pembangunan ini, jangan sampai diganggu keamanannya," ujarnya.
Kiai Ma'ruf menjelaskan, melalui kondisi lingkungan yang kondusif, berbagai aspek pembangunan dapat secara bertahap dipenuhi dan direalisasikan. Saat ini, pemerintah terus mendorong masuknya investasi ke Papua guna mendorong perekonomian masyarakat.
Sehingga manfaatnya, kata Kiai Ma'ruf, nanti dapat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat di Papua.
"Intinya begitu ya, bahwa kita membangun kesejahteraan akan terus dilakukan termasuk sawit, dan termasuk juga pembangunan pendidikan, kesehatan. Jadi kita inginkan Papua itu menjadi Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Sejahtera," ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kiai Ma'ruf juga mengingatkan berbagai pemangku kepentingan terkait terus melakukan sinergi untuk memastikan tidak ada program yang tumpang tindih dan mengevaluasi target yang telah ditetapkan.
Dia juga mengimbau agar seluruh pihak terkait dapat terus menjaga kondusivitas, baik di dalam melakukan implementasi program, maupun dengan masyarakat. Sehingga, strategi umum defensif aktif dapat terus berjalan dalam menjaga keamanan di Tanah Papua.
"Supaya teman-teman yang masih bikin rusuh itu, sebaiknya kembali ke tangan, ke pangkuan Papua Sejahtera. Tanah Papua untuk Papua. Kalau masih ada seperti itu, akan mengganggu jalannya pembangunan dan akan memperlambat munculnya kesejahteraan," ujarnya
"Kalau terus diganggu, pembangunan tidak lancar, lalu masyarakat bilang tidak sampai (kesejahteraannya)," ujarnya.
Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, menyampaikan tidak semua kondisi keamanan di kota-kota di Tanah Papua berada dalam kondisi buruk. Artinya, banyak dari masyarakat Papua yang mendukung dan siap menerima implementasi pembangunan untuk kesejahteraan di Papua.
"Kerusuhan berada di wilayah Papua Tengah saat ini, artinya cukup jauh dan tidak ada relevansi dengan kita yang ada di Papua Barat," kata Paulus.
"Sekali lagi, bahwa Papua Barat hari ini dalam keadaan aman dan juga kondusif dalam menerjemahkan berbagai kebijakan negara. Upaya kami bersama, bersama Bupati dan stakeholders untuk bisa melaksanakan berbagai langkah-langkah cepat untuk mewujudkan harapan masyarakat itu kalau kita mau. Dan menjaga pikirannya sebab negara pasti berpihak pada rakyat itu sendiri," ujarnya.
Dalam rangkaian kunjungannya ke Papua, Kiai Ma'ruf meninjau berbagai progres pembangunan kesejahteraan Papua di antaranya di wilayah Timika dan Nabire di Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Fakfak, Teluk Bintuni dan Manokwari di Papua Barat, dan Sorong di Papua Barat Daya.