Afrika Selatan Khawatir Perang dengan Rusia Jika Turuti ICC Tangkap Putin

REPUBLIKA.CO.ID, JOHANNESBERG – Presiden Afrika Selatan (Afsel) Cyril Ramaphosa mengatakan, upaya apapun untuk menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin berarti deklarasi perang. Pekan depan, Putin diundang menghadiri pertemuan tingkat tinggi aliansi ekonomi BRICS di Afsel. 

Ramaphosa menyatakan dalam lembaran pengadilan yang dirilis Selasa (18/7/2023) menyebutkan, "Rusia menyatakan dengan jelas, menangkap Presiden berkuasa (Putin) akan menjadi deklrasi perang terhadap Rusia."

Putin diundang ke pertemuan BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan di Johannesburg. Di sisi lain, Putin juga target penangkapan ICC. Surat perintah ini dikeluarkan karena Putin dianggap penjahat perang dengan mendeportasi anak-anak Ukraina. 

Afsel sebagai anggota ICC maka memiliki kewajiban menjalankan apa yang ditetapkan lembaga tersebut termasuk penangkapan terhadap Putin jika jadi menghadiri pertemuan BRICS. Kondisi ini melahirkan perdebatan di dalam negeri yang dibawa ke pengadilan. 

Partai oposisi utama, Democratic Alliance (DA) mencoba memaksa pemerintah menangkap pemimpin Rusia dan menyerahkannya kepada ICC. Ramaphosa merespons dengan menyatakan, usulan oposisi itu tak bertanggung jawab dan mempertaruhkan keamanan nasional. 

Maka, Ramaphosa hendak mendapatkan pengecualian dari ICC, dasar pertimbangannya, menahan Putin akan mengancam keamanan, perdamaian, dan ketertiban negaranya. "Ini tak sesuai dengan konstitusi kami, membawa risiko berperang dengan Rusia,'' ujarnya seperti dilansir laman Aljazirah.

Ia menambahkan, menangkap Putin juga bertentangan dengan tugasnya untuk menjaga negaranya. Penahanan Putin juga ia anggap melemahkan misi perdamaian Afsel yang ingin mengakhiri perang yang melibatkan Rusia dan Ukraina. 

Bulan lalu, Ramaphosa memimpin delegasi perdamaian yang terdiri atas tujuh negara Afrika termasuk Mesir, Senegal, dan Zambia ke Kiev dan Saint Petersburg.

Negara anggota mesti berkonsultasi....

Traktat ICC menyatakan, negara anggota mesti berkonsultasi dengan pengadilan ini ketika menghadapi masalah dalam mengeksekusi permintaannya. ICC bisa meminta penahanan tak dilakukan jika itu melanggar aturan internasional terkait imunitas diplomatik. 

Wakil Presiden Afsel Paul Mashatile menyatakan, pemerintahnya telah membujuk Putin agar tak hadir dalam pertemuan BRICS, tetapi hingga saat ini belum berhasil. 

Ditandatangani pada Juni dan awalnya dinyatakan konfidensial, surat pernyataan legal Ramaphosa akhirnya dipublikasikan pengadilan pada Selasa. Sebab, pengadilan menyatakan surat itu harus diketahui oleh masyarakat. 

Ketua partai oposisi DA, John Steenhuisen menyambut langkah pengadilan dan menganggap argumen Ramaphosa bahwa Afsel berisiko berperang dengan Rusia merupakan alasan yang lemah dan lucu. 

‘’Ketika kebijakan luar negeri memiliki kapasita mengikis reputasi internasional dan ekonomi Afsel, maka penting bagi pemerintah menjalankan kewajibannya secara terbuka dan transparan,’’ kata Steenhuisen. 

Afsel memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan AS serta Eropa. Volume perdagangan dengan Rusia lebih kecil. Namun Afsel punya hubungan kuat dengan Rusia saat Kremlin mendukung partai berkuasa, African National Congress berjuang melawan apartheid. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika