Moskow: PBB Punya Waktu 90 Hari untuk Normalkan Ekspor Pertanian Rusia

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Pemerintah Rusia mengatakan PBB memiliki waktu 90 hari untuk menormalkan ekspor pertanian negara tersebut. Hal itu disampaikan setelah Moskow memutuskan tak lagi melanjutkan partisipasinya dalam kesepakatan koridor gandum Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative (BSGI).

“Menurut Paragraf 6 Memorandum, perjanjian (BSGI) itu 'akan berlaku selama tiga tahun,' dan jika salah satu pihak (Rusia dan PBB) berniat untuk menghentikan implementasinya, ia harus memberi tahu tiga bulan sebelumnya. Dengan demikian, Sekretariat PBB masih memiliki waktu 90 hari penuh untuk melanjutkan pekerjaannya dalam normalisasi ekspor pertanian Rusia,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia dalam pernyataan yang dirilis pada Selasa (18/7/2023) malam.

Rusia turut menuntut agar bank pertaniannya, yakni Rosselkhozbank, disambungkan kembali dengan sistem pembayaran SWIFT. Moskow menyebut tidak ada alternatif lain untuk hal tersebut.

Dalam pernyataannya pada Selasa malam lalu, Kemenlu Rusia juga menuduh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menutup mata atas serangan teror dan sabotase yang dilakukan Ukraina. “Dengan kedok koridor kemanusiaan dan pengiriman yang dikerahkan sebagai bagian dari Inisiatif Laut Hitam, rezim (Presiden Ukraina Volodymyr) Zelenskyy terus-menerus mencoba menyerang sasaran sipil dan militer Rusia, nyatanya, melanggar 'roh dan isi' perjanjian, yang diketahui menjadi 'pada transportasi yang aman dari biji-bijian dan produk makanan dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina’,” ungkapnya mengacu pada serangan ke Jembatan Kerch, Krimea, pada Senin (16/7/2023).

“Sekretariat PBB bahkan tidak menemukan kata-kata belasungkawa sehubungan dengan ini,” tambah Kemenlu Rusia. Ledakan di Jembatan Kerch menewaskan dua orang dan melukai seorang anak.

Masa aktif BSGI telah resmi berakhir pada Selasa (18/7/2023). Bertepatan dengan hari berakhirnya BSGI, Menlu Turki Hakan Fidan telah menghubungi Menlu Rusia Sergey Lavrov untuk membahas kesepakatan tersebut. Turki dan PBB diketahui merupakan mediator dalam BSGI saat kesepakatan itu diteken Rusia serta Ukraina pada Juli 2022. Dalam percakapan via telepon dengan Fidan, Lavrov menjelaskan tentang alasan Moskow menolak memperpanjang BSGI. Pada kesempatan itu pun diungkap bahwa Rusia tak lagi menjamin keamanan lalu lintas maritim di Laut Hitam.

Alasan utama Rusia menolak memperpanjang BSGI adalah karena ia merasa ketentuan terkait kepentingan Rusia dalam kesepakatan itu tidak dilaksanakan. Tuntutan terkait penyambungan kembali Bank Pertanian Rusia (Rosselkhozbank) ke sistem pembayaran SWIFT, misalnya, belum direalisasikan. Sanksi Barat yang menyebabkan komoditas pertanian dan pupuk Rusia tak bisa memasuki pasar global juga tak kunjung dicabut.

Alasan lain mengapa Rusia enggan memperpanjang BSGI adalah karena ia merasa kesepakatan tersebut sudah melenceng dari tujuan awal, yakni untuk memperlancar pengiriman komoditas pangan ke negara-negara membutuhkan. Namun Moskow menilai Ukraina secara terang-terangan mengkomersialkan BSGI dan mengirim produk pertaniannya ke negara-negara maju, terutama Eropa.

Oleh sebab itu Rusia memilih tak lagi menyepakati perpanjangan masa aktif BSGI. “Implementasi kesepakatan biji-bijian (BSGI) diakhiri pada 18 Juli,” ungkap Kemenlu Rusia dalam keterangannya saat mengumumkan tentang adanya percakapan telepon antara Sergey Lavrov dan Hakan Fidan, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.

“Dalam istilah praktis, ini berarti pencabutan jaminan keselamatan lalu lintas maritim dan dimulainya kembali rezim daerah bahaya sementara di perairan barat laut Laut Hitam, serta pembatasan koridor maritim kemanusiaan di zona perjanjian dan pembubaran Pusat Koordinasi Bersama Istanbul,” tambah Kemenlu Rusia dalam keterangannya.

Masa aktif BSGI telah diperpanjang tiga kali, yakni pada November 2022, serta Maret dan Mei 2023. Setiap perpanjangan, periode aktif BSGI berlangsung selama 120 hari. Pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam diblokade setelah Rusia melancarkan agresi ke negara tersebut pada Februari 2022 lalu.

Pada Juli 2022, Rusia dan Ukraina dengan bantuan mediasi Turki serta PBB menyepakati BSGI. Kesepakatan tersebut diteken di tengah kekhawatiran terjadinya krisis pangan global akibat konflik Rusia-Ukraina.

Lewat BSGI, Moskow memberikan akses bagi Ukraina untuk mengekspor komoditas pertaniannya lewat tiga pelabuhannya di Laut Hitam. Sebagai gantinya, Moskow meminta operasi ekspor pertaniannya, termasuk pupuk, dibebaskan dari sanksi Barat.

Rusia telah beberapa kali menyampaikan bahwa bagian dalam BSGI terkait pembebasan ekspor komoditas pertaniannya dari sanksi belum terealisasi. Hal itu menjadi salah satu faktor Moskow ingin keluar dari BSGI.

Sejak BSGI disepakati pada Juli 2022, lebih dari 30 juta ton gandum dan komoditas biji-bijian lainnya telah diangkut keluar dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika