Jangan Terlalu Berharap Swedia akan Larang Pembakaran Alquran 

REPUBLIKA.CO.ID,STOCKHOLM – Hampir tak ada kemauan politik di Swedia untuk melarang pembakaran dan penistaan Alquran. Menurut pengamat dan politisi, kalau pun ada upaya pelarangan, bakal menghadapi proses yang rumit untuk mewujudkannya. 

Pada Kamis (21/7/2023) dini hari, Kedubes Swedia didemo dan dibakar para pendukung ulama Syiah Irak, Muqtada al-Sadr, merespons rencana pembakaran Alquran di luar Kedubes Irak di Stockholm. Pembakaran tak dilakukan tetapi Alquran tetap dinistakan. 

Pengunjuk rasa, Salwan Momika, menginjak dan menyepak Alquran. Irak kemudian menarik kuasa usahanya di Stockholm dan mengusir dubes Swedia dari Baghdad. Atas alasan keamanan, Swedia memindahkan seluruh staf kedubes. 

Namun, merujuk hukum dan tradisi politik serta sosial saat ini di Swedia, insiden di Baghdad tak akan segera menghentikan aksi pembakaran dan penistaan Alquran. Pengadilan Swedia menegaskan, polisi tak bisa menghentikan pembakaran kitab suci. 

Untuk mengubah konstitusi yang menjamin kebebasan berekspresi, termasuk aksi pembakaran Alquran, membutuhkan proses panjang di parleman, pemilu, dan pemungutan suara lagi di parlemen. 

Memang, pekan lalu pemerintahan Perdana Menteri Ulf Kristersson menyampaikan jika ada alasan kuat, bisa saja mengkaji amendemen Public Order Act. Perubahan ini akan memungkinkan polisi menyetop pembakaran Alquran atas pertimbangan keamanan nasional. 

Meski demikian, Wakil Perdana Menteri Ebba Busch yang berasal dari Partai Kristen Demokrat, awal bulan ini menyatakan, Swedia sendirilah yang menentukan konstitusi dan tak akan terpengaruh oleh hukum dan keyakinan negara lain. 

‘’Swedia tidak akan berpaling ke Islamisme. Membakar kitab suci memang tercela tetapi bukan tindakan ilegal,’’ kata Busch melalui akun Twitternya pada 7 Juli 2023, setelah terjadi pembakaran Alquran oleh imigran asal Irak, Salwan Momika di depan masjid di  Stockholm. 

Amendemen konstitusi untuk mengubah aksi pembakaran Alquran jadi tindakan ilegal juga sulit. Sebab pemerintahan minoritas saat ini bertumpu pada dukungan Partai Demokrat Swedia, yang merupakan partai kedua terbesar di parlemen hasil pemilu tahun lalu. 

Partai ini, memiliki kebijakan yang tegas....

Partai ini, memiliki kebijakan yang tegas mengenai imigran. Mereka antiimigran dan kritis terhadap Islam. Hal ini ditegaskan Sekretaris Partai Demokra Swedia, Richard Jomshof melalui surat elektronik kepada Reuters. 

‘’Partai Demokrat Swedia, tak berpikir untuk melakukan pengubahan konstitusi atau mendukung langkah amendemen untuk disampaikan ke parlemen,’’ jelas Jomshof. Maka pembakaran Alquran dan jenis penistaan lainnya bisa tetap berlangsung di Swedia. 

Selain di Swedia, pembakaran Alquran diperbolehkan di Denmark dan Norwegia. Namun di Finlandia sebaliknya, penistaan terhadap kitab suci di hadapan publik menjadi tindakan ilegal. Sebenarnya Swedia pernah memiliki aturan seperti Finlandia tetapi dihapus pada 1970-an. 

Swedia memiliki undang-undang yang melarang ujaran kebencian terhadap etnik, kelompok nasional dan keagamaan, serta orientasi seks seseorang. Namun, membakar kitab suci tak masuk dalam kategori ujaran kebencian tetapi kritik yang bisa diterima. 

Jurnalis dan pakar kebebasan berpendapat, Nils Funcke menjelaskan, amendemen Public Order Act yang diajukan pemerintah akan mengalami proses sangat keras. Sebab ini akan bertentangan dengan konstitusi Swedia yang menjamin kebebasan. 

‘’Selamat mencoba menyusun hukum yang baru. Tak akan banyak lagi demonstrasi jika kita mendengar ancaman dari organisasi ekstremis di negara-negara seperti Irak atau Iran,’’ katanya. ‘’Lalu bagaimana Anda berunjuk rasa menentang orang seperti Presiden Rusia Vladimir Putin?’’

Hasil jajak pendapat Gallup pada 2022, Swedia merupakan negara di dunia dengan persentase tertinggi warganya yang menyatakan tak percaya Tuhan. Swedia menghapus UU larangan mengkritik atau mengolok-olok agama serta keluarga kerajaan pada 1970-an. 

‘’Ini tradisi kami. Argumennya, taka da alasan bagi agama bebas dari kritik saat hal lain di masyarakat dapat dibahas dengan bebas,’’ kata Funcke menegaskan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika