Ukraina Tuduh Rusia Ancam Keamanan Kapal Sipil di Laut Hitam

REPUBLIKA.CO.ID, KIEV – Pemerintah Ukraina menuduh Rusia mengancam kapal sipil di Laut Hitam. Rusia diketahui telah keluar dan menolak memperpanjang kesepakatan koridor gandum Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative (BSGI) yang berakhir pada 18 Juli 2023 lalu.

“Kapal perang Rusia mengancam warga sipil di Laut Hitam, melanggar semua norma hukum maritim internasional,” ujar Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Volodymyr Zelensky lewat aplikasi perpesanan Telegram, Jumat (28/7/2023).

Dalam pernyataan terpisah, dinas penjaga perbatasan Ukraina mengklaim berhasil menyadap peringatan yang dikomunikasikan kapal perang Rusia ke kapal sipil di dekat pelabuhan Ukraina pada Kamis (27/7/2023) lalu. Ukraina tidak mengungkap nama kapal atau pelabuhan yang dimaksud.

"Saya memperingatkan Anda tentang larangan pergerakan ke pelabuhan Ukraina. Juga, pengangkutan kargo apa pun ke Ukraina dianggap oleh pihak Rusia sebagai potensi pengangkutan kargo militer,” demikian bunyi pesan peringatan oleh kapal militer Rusia yang diklaim berhasil dijaring oleh dinas penjaga perbatasan Ukraina.

Dalam pesan peringatan itu juga dinyatakan bahwa negara bendera kapal akan dianggap sebagai pihak dalam konflik di Ukraina. Rusia telah menolak memperpanjang masa aktif BSGI yang berakhir pada 18 Juli 2023 lalu. Ketika memutuskan keluar dari perjanjian itu, Moskow menyatakan tak lagi menjamin keamanan di Laut Hitam.

Alasan utama Rusia menolak memperpanjang BSGI adalah karena ia merasa ketentuan terkait kepentingan Rusia dalam kesepakatan itu tidak dilaksanakan. Tuntutan terkait penyambungan kembali Bank Pertanian Rusia (Rosselkhozbank) ke sistem pembayaran SWIFT, misalnya, belum direalisasikan. Sanksi Barat yang menyebabkan komoditas pertanian dan pupuk Rusia tak bisa memasuki pasar global juga tak kunjung dicabut.

Alasan lain mengapa Rusia enggan memperpanjang BSGI adalah karena ia merasa kesepakatan tersebut sudah melenceng dari tujuan awal, yakni untuk memperlancar pengiriman komoditas pangan ke negara-negara membutuhkan. Namun Moskow menilai Ukraina secara terang-terangan “mengkomersialkan” BSGI dan mengirim produk pertaniannya ke negara-negara maju, terutama Eropa. Sejak BSGI diberlakukan, lebih dari 32 juta ton kargo diekspor dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina. 

Masa aktif BSGI telah diperpanjang tiga kali, yakni pada November 2022, serta Maret dan Mei 2023. Pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam diblokade setelah Rusia melancarkan agresi ke negara tersebut pada Februari 2022 lalu. Pada Juli 2022, Rusia dan Ukraina dengan bantuan mediasi Turki serta PBB menyepakati BSGI. Kesepakatan tersebut diteken di tengah kekhawatiran terjadinya krisis pangan global akibat konflik Rusia-Ukraina.

Lewat BSGI, Moskow memberikan akses bagi Ukraina untuk mengekspor komoditas pertaniannya lewat tiga pelabuhannya di Laut Hitam. Sebagai gantinya, Moskow meminta operasi ekspor pertaniannya, termasuk pupuk, dibebaskan dari sanksi Barat. Rusia telah beberapa kali menyampaikan bahwa bagian dalam BSGI terkait pembebasan ekspor komoditas pertaniannya dari sanksi belum terealisasi. Hal itu menjadi salah satu faktor Moskow ingin keluar dari BSGI. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika