KH Anwar Iskandar akan Gantikan KH Miftachul Akhyar Jadi Ketum MUI, Ini Alasannya
KH Miftachul Akhyar mengundurkan diri dari Ketum MUI sejak 2022 lalu
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang melakukan pembahasan untuk mengesahkan Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Anwar Iskandar sebagai ketua umum MUI yang baru.
Kiai Anwar akan menggantikan KH Miftachul Akhyar yang yang telah mendundurkan diri setelah terpilih sebagai Rais Aam PBNU pada Muktamar NU ke-48 di Lampung pada 2022 lalu.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis mengatakan, pengajuan KH Anwar Iskandar sebagai Ketua Umum MUI telah dibahas dalam Rapat pimpinan MUI beberapa waktu lalu.
"MUI sedang memproses Kiai Anwar Iskandar Wakil Rais Aam PBNU untuk menjadi Ketum di MUI. Peda tingkat pembahasan di pengurus harian kemarin sempat kita bahas," ujar Kiai Cholil di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).
Selanjutnya, menurut dia, MUI akan melakukan rapat pleno bersama Dewan Pertimbangan MUI. Setelah itu, MUI juga akan melakukan rapat paripurna yang melibatkan ormas-ormas Idlam untuk mengesahkan Ketum MUI yang baru.
"Insya Allah nanti proses rapat pleno dengan Dewan pertimbangan MUI yang ketuanya adalah KH Maruf Amin," kata Pengasuh Ponpes Cendikia Amanah Depok ini.
Alasan MUI memilih sosok Kiai Anwar Iskandar karena berdasarkan musyawarah yang sudah dilakukan di kalangan pengurus.
Baca juga: Ketika Kabah Berlumuran Darah Manusia, Mayat di Sumur Zamzam, dan Haji Terhenti 10 Tahun
"Itu melalui musyawarah, ditimbang-timbang tokoh yang tepat itu siapa dan yang pas itu siapa berdasarkan musyawarah di samping ini mewakili dari ormas dari NU. Karena ketumnya orang NU biasanya yang menggantikan itu unsur NU," kata Kiai Chokil.
"Ketika ketua pengurus unsurnya dari Muhammadiyah maka yang menganbgtikan juga Muhammadiyah. Karena Rais aam dulu adalah Miftachul Akhyar yang menjabat Ketum MUI maka yang menganggti harus dari unsur NU," jelas Kiai Cholil.
Dia menambahkan, MUI saat ini mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan rapat pleno. Karena, rapat pleno tersebut juga harus menyesuaikan dengan jadwal Ketua Dewan Pertimbangan, MUI KH Ma'ruf Amin yang saat ini menjadi Wapres.
"Insya Allah di MUI musyawarah mufakat. Insya Allah. Plenonya sedang dibicarakan waktunya insyaAllah Agustus ini," ujar Rais Syuriah PBNU ini,