Istana tak Lapor ke Polisi Terkait Rocky Gerung Sebut Jokowi Tolol

Faldo Maldini membantah megaproyek IKN merupakan ambisi Presiden Jokowi.

Republika
Pegiat politik Rocky Gerung.
Rep: Dessy Suciati Saputri Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, mengatakan Istana tidak akan melaporkan ke kepolisian soal dugaan hinaan dan ujaran kebencian yang disampaikan pegiat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi sebagai 'bajingan tolol' karena kebijakannya membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Faldo pun menyampaikan, RI 1 sudah terbiasa mendapatkan serangan dan hinaan atas kebijakan yang dilakukannya.

Baca Juga



"Sejauh ini tidak ada omongan (lapor ke polisi). Jika diserang dan dihina itu kan sudah makanan sehari-hari Bapak Presiden," kata Faldo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Terkait pernyataan Rocky, Faldo menegaskan, pembangunan IKN merupakan amanah dari undang-undang. Ia juga membantah megaproyek tersebut merupakan ambisi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). "IKN itu amanah UU, bukan ambisi Presiden," kata politikus PSI tersebut.

Faldo pun menilai, pernyataan Rocky tersebut bentuk kekeliruan berpikir yang tidak layak disampaikan. "Soal bajingan tolol, dia lagi kerja. Apa idenya dari istilah 'bajingan tolol' itu? Tidak ada, dibilang ocehan saja belum layak. Saya harap kita bicara ide dan kekeliruan berpikir Pak Rocky saja," ujar eks politikus PAN tersebut.

Dia menegaskan, pembangunan IKN... 

 

Dia menegaskan, pembangunan IKN bukan merupakan ambisi Presiden untuk mempertahankan peninggalan atau legacy. Pelaksanaan pembangunan IKN juga merupakan amanah dari UU.

 

"IKN itu bukan ambisi Pak Jokowi mempertahankan legacy. Itu sudah jadi undang-undang, yang mesti dijalankan. Seorang kepala negara mesti menjalankan undang-undang dan peraturan selurus-lurusnya. Itu isi sumpah Presiden," kata Faldo.

Dia menilai, Rocky keliru dalam memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat. Pasalnya, Jokowi harus menjalankan amanah UU. "Saya kira di situ Pak Rocky keliru. Itu informasi yang menyesatkan dan bohong. Faktanya, siapa pun Presidennya harus jalankan itu, kecuali UU-nya direvisi bersama DPR," ucapnya.

Sebelumnya dalam sebuah video yang beredar, Rocky mengkritisi kebijakan Jokowi membangun IKN. Rocky bahkan menyebut Jokowi seorang 'bajingan tolol'. "Begitu Jokowi kehilangan kekuasaan dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tapi ambisi Jokowi adalah pertahankan legacy. Dia masih ke Cina nawarin IKN. Masih mondar-mandir dari ke koalisi ke koalisi lain, cari kejelasan nasibnya," ujar Rocky dalam video.

"Dia pikirin nasibnya sendiri, dia nggak pikirin kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat, tapi bajingan tolol sekaligus pengecut. Bajingan tapi pengecut," lanjut Rocky dalam video tersebut.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler