Pemberian Grasi kepada Suu Kyi Merupakan Propaganda Junta Myanmar

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Putra mantan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Kim Aris mengatakan, pemberian pengampunan  oleh junta terhadap Suu Kyi adalah propaganda. Aris menyerukan pemerintah Barat berupaya keras untuk meningkatkan tekanan pada junta Myanmar.

Junta memberikan lima pengampunan dari 19 tuduhan yang dihadapi Suu Kyi. Dengan pengampunan itu, maka hukuman penjara Suu Kyi dipangkas enam tahun dari total 33 tahun.

"Itu tidak cukup. Seluruh dunia tahu militer telah memainkan permainan ini dengan propaganda, mencoba membuat diri mereka terlihat lebih baik. Fakta bahwa mereka telah mengurangi hukuman ibu saya selama beberapa tahun sama sekali tidak berarti apa-apa," ujar Aris yang berkewarganegaraan Inggris.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak awal 2021, ketika militer menggulingkan Suu Kyi sebagai pemerintah terpilih. Suu Kyi telah memenangkan pemilu 2015, yang diadakan sebagai bagian dari reformasi militer tentatif. Partai Suu Kyi kembali mendulang kemenangan pada 2020. Militer menuduh partai Suu Kyi melakukan kecurangan dalam pemilu.

Suu Kyi kemudian ditahan selama kudeta dengan berbagai tuduhan mulai dari penghasutan dan penipuan pemilu hingga korupsi. Suu Kyi menyangkal semua tuduhan itu dan telah mengajukan banding.

Aris (44 tahun) adalah putra bungsu Suu Kyi dan suaminya mendiang akademisi Inggris Michael Aris. Kim Aris mengatakan, dia tidak dapat melakukan kontak dengan ibunya sejak sebelum kudeta. Bahkan dia tidak mengetahui kondisi ibunya saat ini. Dia mengatakan, tidak ada bukti laporan yang dapat diverifikasi bahwa dia telah dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah.

Sejumlah negara menyerukan pembebasan Suu Kyi dan ribuan tahanan politik lainnya tanpa syarat. Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan Inggris, telah menargetkan menjatuhkan sanksi bagi militer Myanmar. Aris mengatakan, sanksi itu harus lebih keras dan lebih efektif untuk menutup celah, terutama dalam pasokan senjata.

Aris, yang tinggal di London barat, mengatakan dia bekerja dengan Pemerintah Persatuan Nasional yang dibentuk oleh pendukung Suu Kyi dan penentang militer lainnya. Aris mengatakan, dialog adalah kunci untuk menyelesaikan konflik di Myanmar.

"Tapi saya tidak melihat bahwa ini benar-benar akan menghasilkan dialog apapun. Lagipula tidak (mungkin terjadi) di masa mendatang," ujar Aris. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika