OJK Tingkatkan Literasi PMKS agar Terlepas dari Bansos  

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal tersebut bertujuan agar PMKS dapat lebih mandiri secara finansial dan terlepas dari bantuan sosial pemerintah melalui pemberdayaan ekonomi.

Kemensos dan OJK melakukan Kick Off Roadshow Pahlawan Ekonomi Nasional (Pena) 2023 di Klinik Usaha PENA, Desa Kendalpenyak, Kabupaten Malang, Sabtu (12/8/2023). Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyambut baik program Pena dari Kementerian Sosial sebagai upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu secara menyeluruh melalui pendampingan usaha bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pena, pelatihan usaha, pelatihan mendapatkan modal, dan pemberian pemahaman mengenai pengelolaan keuangan.

“OJK bertugas mengatur mengawasi dan melindungi konsumen di masyarakat, salah satunya melakukan edukasi dan literasi. Fokusnya ke literasi dulu, setelahnya ke inklusi,” kata Friderica dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (12/8/2023). 

Friderica menjelaskan, hal yang paling penting yaitu bagaimana produk dan jasa keuangan bisa untuk menyejahterakan masyarakat. Friderica juga mengingatkan kepada KPM Pena, apabila ekonomi sudah meningkat tetap harus berhati-hati terhadap skema penipuan. 

“Penipuan berkedok investasi maupun tawaran dari entitas keuangan ilegal harus berhati-hari,” ucap Friderica. 

Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, KPM Pena perlu dibekali dengan literasi keuangan yang memadai. Khususnya dalam pengelolaan uang yang dimiliki. 

“Yang kita ajarkan bagaimana mengelola uang itu. Ketika mereka pensiun mereka punya tabungan, mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya. Kalau di literasi keuangan itu diajari misalnya ini amplop pendidikan, ini amplop kesehatan, ini amplop tambahan modal, ada amplop masing-masing, saat mereka pendapatannya naik, maka harus ada manajemen pengelolaan keuangan” ungkap Risma.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum dibarengi dengan menurunnya ketimpangan ekonomi. Belum lagi dnegan angka kemiskinan ekstrem yang masih berada di angka 1,12 persen.

“Peranan ibu-ibu Pena sangat luar biasa. Saya yakin kemiskinan ekstrem kita bisa turun jadi 0,6 itu karena ibu-ibu Pena. Pokoknya tidak boleh menyerah,” ucap Muhadjir. 

Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo menyampaikan dukungannya agar dengan penguatan fungsi OJK melalui UU P2SK. Eddy mengatakan OJK senantiasa meningkatkan program literasi keuangan dengan menggandeng kementerian dan lembaga agar mampu menjangkau masyarakat lebih luas lagi.

Pada kegiatan tersebut juga terdapat konsultasi pemasaran, keuangan, desain, packaging dan perizinan, serta pelatihan keterampilan dan kewirausahaan. Beberapa diantaranya seperti pelatihan perbengkelan, mekanik dan operator alat berat, keterampilan menjahit, keterampilan sablon, budidaya dan pengolahan daun kelor, usaha warung kelontong, dan kuliner atau tataboga dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat menjadi lebih mandiri. 

Beberapa pelatihan diadakan tidak hanya di Malang. Pelatihan juga dilakukan secara serentak di lebih dari 800 titik wilayah di seluruh Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika