Koalisi Partai Pemerintah Raih Kemenangan di Pemilu Negara Bagian Malaysia

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Koalisi partai politik yang berkuasa di Malaysia, Koalisi Perpaduan mempertahankan kendali atas tiga negara bagian dalam Pilihan Raya Negeri pada Sabtu (12/8/2023). Kemenangan koalisi pemerintah di bawah Anwar Ibrahim ini tetap kokoh, meskipun hasil resmi menunjukkan bahwa kelompok oposisi konservatif juga semakin populer menantang pemerintahan saat ini.

Pemilihan Raya Negeri ini dilakukan di enam negara bagian Malaysia - Selangor, Penang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan Kedah, dimana di enam negara bagian ini tidak akan secara langsung mempengaruhi dua pertiga mayoritas Anwar di parlemen. Tetapi secara luas hasil Pilihan Raya Negeri ini, dapat dilihat sebagai ancaman referendum terhadap pemerintahan koalisinya yang baru berusia sembilan bulan.

Data dari Komisi Pemilihan Umum menunjukkan aliansi progresif dan multi-etnis, dengan istilah Pemerintah Perpaduan yang dipilih Anwar telah kokoh terpilih kembali di tiga negara bagian yang telah mereka kuasai. Hal ini sangat terlihat walau sebelum pemungutan suara pada hari Sabtu (12/8/2023), termasuk hasil di negara bagian dengan pendapatan terkaya di Malaysia, yakni Selangor.

Perikatan Nasional, blok oposisi yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan didukung oleh partai Islam konservatif, PAS, juga menguasai ketiga negara bagian tersebut. Hasil perolehan kelompok oposisi ini, sambil membangun terobosan yang telah dibuatnya di antara mayoritas etnis Muslim Melayu di negara itu.

Menanggapi hasil tersebut, pemimpin koalisi pemerintahan Perpaduan yang juga Perdana Menteri Malaysia saat ini, Anwar Ibrahim mengatakan kepada para wartawan bahwa koalisi yang berkuasa akan "terus bekerja keras untuk melayani rakyat, sesuai dengan keinginan kami untuk membangun Malaysia".

Kelompok oposisi, Perikatan Nasional telah berusaha untuk menggambarkan dirinya bersih dari korupsi, dan telah mengkritik keras Anwar. Hal ini karena Anwar yang awalnya mengusung reformasi Malaysia, justru membentuk aliansi dengan mantan saingan koalisinya, UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu) yang tercemar atas kasus korupsi, 1MDB Najib Razak, tapi bersekutu demi mendapatkan suara mayoritas di parlemen.

Survei opini yang dilakukan menjelang pemungutan suara pada hari Sabtu (12/8/2023), juga menunjukkan kekhawatiran yang kuat di antara para pemilih terhadap isu-isu ekonomi seperti kenaikan harga, perlambatan pertumbuhan, dan melemahnya mata uang ringgit. Asyraf Zainal Ludin, seorang pemilih Melayu berusia 28 tahun di distrik Selayang, Selangor, mengatakan bahwa ia berharap inisiatif-inisiatif yang diumumkan oleh pemerintahan Anwar akan menghidupkan kembali perekonomian Malaysia.

"Semoga siapapun yang menang dapat membuat perubahan pada negara ini, khususnya di Selayang," katanya kepada Reuters di luar sebuah tempat pemungutan suara.

Sejak berkuasa, Anwar berfokus pada reformasi ekonomi dan kelembagaan, termasuk mengurangi subsidi untuk orang kaya, melonggarkan aturan pencatatan perusahaan, dan menghapuskan hukuman mati. Namun, para kritikus telah menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap konten online dan meningkatnya intoleransi terhadap komunitas LGBTQ+ di negara ini. Anwar mengatakan bahwa hak-hak LGBTQ+ tidak akan diakui oleh pemerintahannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika