Polusi Udara Memburuk, Jokowi Minta Pemerintah Awasi Sektor Industri Jabodetabek

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya di kementerian maupun lembaga untuk mengawasi aktivitas sektor industri dan pembangkit listrik di Jabodetebak. Menurutnya pengawasan terhadap sektor industri ini diperlukan untuk mengurangi polusi udara yang semakin memburuk di Jabodetabek. 

"Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek. Dan yang terakhir mengedukasi publik yang seluas-luasnya," kata Jokowi dalam sambutannya di rapat terbatas terkait peningkatan kualitas udara kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023) siang ini.

Jokowi mengatakan, kualitas udara di Jabodetabek selama satu pekan terakhir ini sangat buruk. Bahkan pada 12 Agustus 2023, kualitas udara di DKI Jakarta tercatat berada di angka 156 dengan kategori tidak sehat. 

Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan polusi udara di Jabodetabek. Di antaranya yakni kemarau panjang yang terjadi selama tiga bulan terakhir sehingga menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti dampak dari aktivitas industri di Jabodetabek, terutama industri yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Karena itu, ia pun meminta para menterinya untuk segera menindaklanjuti sejumlah catatan pentingnya untuk mengatasi masalah ini.

Untuk solusi jangka pendek, Jokowi meminta agar dilakukan intervensi agar kualitas udara di Jabodetabek bisa membaik. Selain itu, Jokowi juga meminta dilakukan rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek serta menerapkan regulasi terkait percepatan penerapan batas emisi, khususnya di Jabodetabek. 

"Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," tambahnya.

Jokowi juga menyarankan agar pemerintah mendorong banyak perkantoran menerapkan hybrid working, yakni bekerja dari rumah dan juga dari kantor. 

"Jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin saya gak tau nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5 2-5 atau angka yang lain," kata Jokowi. 

Sedangkan untuk jangka menengah, pemerintah diminta konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. 

"Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah," ujar dia. 

Sementara untuk jangka panjangnya, Jokowi meminta jajarannya untuk memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika