Kualitas Udara Jakarta Buruk, Jokowi Sudah Empat Minggu Sakit Batuk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tengah sakit batuk selama hampir empat minggu. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, batuk yang diderita Presiden hingga empat minggu lamanya tersebut salah satunya disebabkan karena kualitas udara Jakarta yang memburuk.

"Presiden sendiri sudah batuk katanya sudah hampir empat minggu, beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan, dokter menyampaikan, ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Karena itu, Presiden Jokowi pun meminta agar segera melakukan langkah konkret untuk mengatasi masalah polusi udara yang semakin memburuk dalam beberapa pekan terakhir. 

"Presiden minta dalam waktu satu minggu ini ada langkah konkret," ujarnya.

Sandiaga pun mendukung adanya langkah tegas dari pemerintah untuk mengatasi masalah pencemaran udara Jabodetabek secara cepat. Menurutnya, kondisi kualitas udara di Jakarta saat ini sudah semakin tidak sehat.

Karena itu, ia ingin agar segera dilakukan kebijakan pembatasan penggunaan transportasi pribadi dan beralih ke transportasi publik. Selain itu, pemerintah juga perlu mengawasi aktivitas industri agar tak berdampak pada polusi udara. 

"Ini tentu harus kita dukung agar juga kesehatan masyarakat semakin baik karena fasilitas transportasi publik sudah semakin baik ini layaknya harus kita berikan langkah-langkah insentif," kata Sandiaga. 

Sandiaga yakin, melalui kolaborasi bersama antara pemerintah daerah dan dunia usaha, masalah kualitas udara di Jakarta bisa semakin membaik. Sebab pencemaran udara ini sangat berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Menurut Sandiaga, masalah polusi udara ini juga berdampak terhadap penyelenggaraan kegiatan olah raga. Ia mencontohkan event lomba lari marathon internasional yang digelar di sekitar Jabodetabek pun turut berdampak akibat kualitas udara yang memburuk. Sehingga para calon peserta mempertimbangkan kembali partisipasinya dalam kegiatan tersebut.

"Jika tidak ditangani dengan baik, ini akan berdampak buruk terhadap reputasi maupun juga penyelenggaraan event tsb. Dan akhirnya berdampak juga pada penurunan minat untuk berwisata terutama di wilayah Jakarta yang tetap menjadi gerbang wisatawan nomor dua setelah Bali dan Kepri, tiga teratas untuk kunjungan wisatwan mancanegara," jelas dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun hari ini mengomentari buruknya kualitas udara di Ibu Kota. Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya di rapat terbatas terkait peningkatan kualitas udara kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023) siang ini.

"Pagi ini kita rapat terkait kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir kulitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk. Dan tanggal 12 Agustus 2023 yang kemaren kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan sejumlah faktor menjadi penyebab semakin memburuknya kualitas udara di Jabodetabek. Antara lain yakni terjadinya kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur turut berkontribusi terhadap memburuknya kualitas udara. Jokowi pun meminta jajarannya untuk menindaklanjuti sejumlah catatan yang menjadi perhatiannya.

Dalam jangka pendek, pemerintah diminta untuk segera melakukan intervensi agar bisa memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek. Selain itu, ia juga meminta agar dilakukan rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek serta menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek.

"Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," ujarnya.

Jokowi juga mendorong agar perkantoran menerapkan hybrid working, yakni bekerja dari kantor dan juga dari rumah. "Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin saya nggak tau nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5 2-5 atau angka yang lain," kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika