Mengapa PDIP Menyerang Food Estate? Padahal Itu Program Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febryan A, Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri, Rizky Suryarandika

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada Selasa (15/8/2023) lalu melontarkan pernyataan mengejutkan saat 'menyerang' program food estate, yang dinilainya sebagai bagian dari kejahatan lingkungan lantaran dimulai dengan penggundulan hutan. Padahal, food estate adalah program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat beberapa kementerian sebagai leading sector-nya.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto kepada wartawan di Ciawi, Kabupaten Bogor, Selasa (15/8/2023). 

Menurut Hasto, ada tindakan penyalahgunaan saat menjalankan program lumbung pangan itu. Alhasil, proyek tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga tidak memberikan hasil sesuai harapan. Padahal, hutan sudah digunduli untuk menjalankan proyek tersebut. 

"Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto tanpa menyebut siapa yang menyalahgunakan proyek yang bertujuan menjaga ketahanan pangan Indonesia itu. 

Dari awalnya yang menyoroti kegagalan food estate berdampak pada lingkungan, Hasto kemudian menyeret isu ini ke ranah politik. Menurutnya, kejahatan lingkungan akibat penyalahgunaan proyek food estate bertentangan dengan program PDIP merawat pertiwi. Karena itu, dia mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang punya rekam jejak merawat bumi.  

"Yang dicari itu yang punya track record yang bagus, yang mendorong program pangan untuk rakyat. Bukan yang dengan alasan pangan untuk rakyat, tapi malah dikorupsi oleh teman-temanya, bukan seperti itu yang dicari," kata Hasto.  

Sebagai gambaran, program food estate digagas oleh Presiden Jokowi pada awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek Strategis Nasional (PSN) itu tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. 

Proyek sentra produksi pangan ini dilaksanakan di sejumlah provinsi seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. Untuk menggarapnya, Jokowi memerintahkan sejumlah kementerian. 

Kementerian Pertanian yang dipimpin politisi Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, ditugaskan sebagai leading sector proyek tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan yang dikomandani oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mem-back-up dan fokus mengurus lahan singkong. 

Sementara proyek itu berjalan, perubahan konfigurasi politik menjelang Pilpres 2024 terjadi. Partai Nasdem membentuk Koalisi Perubahan dan mengusung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. 

Sedangkan Partai Gerindra bersama tiga partai parlemen lainnya membentuk koalisi besar untuk mengusung Prabowo Subianto. Adapun PDIP mengusung kadernya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Namun, pada Kamis (17/8/2023), Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membantah kritik food estate yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk menyerang suara Prabowo Subianto. Menurut dia, DPR akan melihat masalah itu dari kinerja kementerian terkait. 

"Kalau saya di DPR fungsi pengawasannya akan melihat dulu bagaimana kinerja kementerian terkait," kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/8/2023). 

Menurutnya, semua kementerian seharusnya menyelesaikan program-program prioritasnya sesuai harapan Presiden Jokowi. Karena itu, Puan berharap agar program food estate bisa diselesaikan dengan baik. 

"Jadi seperti yang diharapkan Pak Jokowi, semua kementerian itu kan menyelesaikan program-program prioritasnya di semua kementeriannya. Jadi saya berharap ya termasuk itu bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden," ujarnya. 

Terkait tudingan bahwa program food estate sebagai kejahatan lingkungan, Puan menilai hal itu terlalu jauh. Menurutnya, perlu dilihat kembali yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

"Itu masih terlalu jauh ya, kita lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk sampai ke situ kan kita perlu datang ke lapangan, dilihat dulu bagaimana dan sebagainya," kata Puan. 

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus kandidat calon presiden, Prabowo Subianto merespons santai kritik Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut proyek food estate atau lumbung pangan merupakan kejahatan lingkungan. Program pertanian berskala besar itu diketahui digarap salah satunya oleh Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo. 

"Oh, yang bener?" kata Prabowo singkat ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan, usai dirinya menjadi pembicara dalam seminar ekonomi Universitas Kebangsaan RI di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8/2023) malam. 

Ketika menjadi pembicara, Prabowo sempat menyinggung ihwal lumbung pangan. Dia menyebut, untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045 atau Indonesia menjadi negara maju, diperlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata enam sampai tujuh persen setiap tahun selama 20 tahun ke depan. 

Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi enam persen per tahun itu bisa dicapai salah satunya dengan mengubah area rawa-rawa untuk program food estate. Mengingat di Indonesia ada sekitar 24 juta hektare rawa-rawa tak termanfaatkan, Prabowo yakin penggunaan 11 juta hektare rawa saja untuk food estate sudah cukup untuk membuat Indonesia swasembada pangan. 

"Paparan Pak Amran Sulaiman (eks menteri pertanian) ada 24 juta rawa yang tidak termanfaatkan. Kita bisa mengubahnya menjadi lumbung pangan bangsa Indonesia, yang menurut saya lumbung pangan dunia. Dengan 11 juta hektar kita tidak saja swasembada pangan, tapi kita juga swasembada energi," kata Menteri Pertahanan RI itu.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan, food estate merupakan program dari Presiden Jokowi. Prabowo sebagai Menhan hanya menjalankan kebijakan dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sesuai pernyataan Jokowi, Prabowo di Kabinet Indonesia Maju mengikuti visi pesaingnya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.

"Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, maka yang dijalankan adalah program dan visi-misinya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi- Maruf Amin," ujar Muzani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Gerindra juga membantah adanya potensi kerusakan lingkungan dari program food estate yang menjadi tanggung jawab Prabowo. Ia sendiri menganggap lumrah kritikan PDIP tersebut, meskipun kedua partai politik merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju.

"Kami tidak menafikan dalam satu perahu, dalam satu mobil perjalanan selalu saja ada orang yang melihat arah kanan, ada yang melihat arah ke kiri, dan melihat arah ke depan, dan seterusnya," ujar Muzani.

Adapun, anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan, Komisi IV sejak awal memang mengkritik program food estate atau lumbung pangan, di mana Menhan Prabowo Subianto menjadi penanggungjawabnya. Sebab, program tersebut tak didahului dengan kajian yang layak.

"Food estate itu dari awal memang perencanaannya sudah prematur, ya kan. Tanpa kajian yang layak, lalu dikerjakan dengan hanya dengan semangat, tetapi tidak melihat kondisi, tidak melihat kemampuan, menganggarkan, tapi semuanya sia-sia," ujar Daniel di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Komisi IV juga sudah melakukan evaluasi berkali-kali terhadap food estate tersebut. Apalagi kebijakan lumbung pangan itu dikerjakan oleh lintas kementerian yang menjadi program strategis nasional.

Pihaknya juga sejak awal meminta agar program food estate tersebut dihentikan terlebih dahulu, sebelum adanya kajian yang layak. Apalagi Komisi IV sudah melakukan peninjauan secara langsung dan melihat adanya indikasi kegagalan.

"Kita sudah dari awal kok dan kita melihat indikasinya kuat untuk gagal. Lalu setelah ke lapangan kan terbukti," ujar Daniel.

In Picture: Presiden Joko Widodo Tinjau Lokasi Program Food Estate

Di tengah polemik food estate setelah pernyataan Hasto Kristiyanto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan sebesar Rp 108,8 T dalam RAPBN 2024. Anggaran ini diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan hingga pengembangan kawasan food estate, serta penguatan cadangan pangan nasional.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

“Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 108,8 triliun yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani; percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; serta pengembangan kawasan food estate; dan penguatan cadangan pangan nasional,” kata Jokowi.

Sedangkan untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, pemerintah mendorong dilakukannya hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah juga memberikan dukungan fiskal berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya.

Sehingga diharapkan bisa mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan, serta efisiensi subsidi energi.

Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Prof Sutarto Hadi menyayangkan anggapan food estate sebagai kejahatan lingkungan. Sutarto meyakini food estate sebagai salah satu cara menyelamatkan sektor pertanian. 

Sutarto mengajak publik melihat persoalan ini secara holistik. Dalam jangka panjang, Sutarto menyebut food estate akan membantu ketahanan nasional. 

"Nah food estate itu adalah upaya untuk menyiapkan lahan produktif baru," kata Sutarto dalam keterangannya yang diterima Republika pada Jumat (18/8/2023). 

Sutarto mengajak publik mencermati perubahan lahan pertanian yang menjelma menjadi pemukiman atau area bisnis. Kondisi ini menurutnya akan menimbulkan masalah pangan di masa depan. Sehingga, kehadiran food estate diperlukan sebagai solusinya. 

"Coba lihat sekeliling kita. Kalau dulu, sejauh mata memandang sawah, sekarang kita toleh kiri kanan isinya gedung tinggi dan bangunan. Artinya apa, jelas ada penyusutan lahan produktif karena alih fungsi lahan pertanian. Terutama untuk pemukiman dan industri," ujar Sutarto. 

Sutarto juga mengingatkan food estate merupakan proyek jangka panjang. Sehingga dampak positifnya tak dilihat dalam waktu setahun atau dua tahun. Food estate bakal semakin bermanfaat seiring perkembangan teknologi pertanian. 

"Teknologi pertanian kita juga semakin maju. Saya yakin dengan perlakuan yang benar dan dukungan Iptek pakar-pakar pertanian yang mumpuni, food estate akan menjadi basis Ketahanan Pangan Nasional," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Strategic Forum (ISF) itu. 

Oleh karena itu, Sutarto mengingatkan para elite tidak saling menegasikan kinerja satu sama lain, akan tetapi saling memberi solusi. Sutarto tak ingin kubu pemerintah terpecah dalam memandang food estate. Padahal ada ancaman krisis pangan yang mesti diselesaikan bersama. 

"Food Estate juga kita tahu ikhtiar untuk memaksimalkan produksi pangan alternatif juga dilakukan. Di tengah dunia yang tengah dilanda ancaman krisis pangan, saya kira ini sangat baik," ucap Sutarto. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika