Armenia dan Azerbaijan Berdebat di Rapat PBB

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perwakilan Armenia dan Azerbaijan berselisih dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada Rabu (16/8/2023), mengenai nasib 120 ribu orang di wilayah Nagorno-Karabakh yang menurut Armenia diblokade oleh Azerbaijan dan menghadapi kelaparan dan krisis kemanusiaan.
 
Armenia meminta agar blokade Azerbaijan terhadap Koridor Lachin--satu-satunya jalan yang menghubungkan Nagorno-Karabakh-- bisa kembali diakses. Wilayah itu diklaim sebagian besar penduduknya adalah warga Armenia.
 
Pihak Armenia mengklaim sejak 15 Juli blokade sepihak oleh Azerbaijan telah menyebabkan penduduknya kekurangan makanan, obat-obatan, dan listrik. Nagorno-Karabakh adalah bagian dari Azerbaijan, tetapi wilayah tersebut dan wilayah substansial di sekitarnya berada di bawah kendali pasukan etnis Armenia.
 
Wilayah ini pun didukung oleh militer Armenia dalam pertempuran separatis yang berakhir pada tahun 1994. Azerbaijan mendapatkan kembali kendali atas wilayah sekitarnya dalam perang enam minggu dengan Armenia pada tahun 2020.
 
Dalam perjalanannya, gencatan senjata yang ditengahi Rusia, telah meninggalkan Koridor Lachin sebagai satu-satunya hubungan Nagorno-Karabakh dengan Armenia. Pada pertemuan dewan, banyak negara mendesak Azerbaijan untuk segera membuka kembali jalan tersebut.
 
Tuntutan itu, merujuk pada perintah dari Mahkamah Internasional, pengadilan tertinggi PBB, dan ke-15 negara mendesak Armenia dan Azerbaijan untuk menemukan solusi diplomatik atas konflik mereka yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun.
 
Dewan Keamanan PBB tidak mengeluarkan pernyataan apa pun, tetapi Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield, yang memimpin pertemuan itu, mengatakan kepada Associated Press setelah pertemuan bahwa "ada pernyataan yang kuat dari semua orang di dewan bahwa Koridor Lakhin harus dibuka kembali." Itu adalah "pencapaian utama," katanya.
 
Koordinator kemanusiaan PBB Edem Wasornu mengatakan kepada dewan bahwa Komite Palang Merah Internasional, satu-satunya badan kemanusiaan internasional yang memiliki akses ke daerah tersebut, melaporkan pada 25 Juli bahwa mereka tidak dapat mengangkut makanan melalui Koridor Lachin sejak 14 Juni dan obat-obatan sejak 7 Juli.
 
Wasornu mengatakan bahwa hukum kemanusiaan internasional mewajibkan semua pihak untuk memfasilitasi pengiriman bantuan secara cepat kepada semua orang yang membutuhkan, dan "oleh karena itu sangat penting agar pengiriman bantuan kemanusiaan ICRC dapat dilanjutkan melalui rute yang tersedia."
 
Menteri Luar Negeri Armenia Ararat Mirzoyan mengatakan kepada dewan bahwa sebagai akibat dari blokade, tidak ada kegiatan ekonomi di Nagorno-Karabakh. Ribuan orang menganggur, toko-toko kosong dan wanita, anak-anak dan orang tua berdiri dalam antrean panjang untuk dapat membeli roti, buah dan sayuran.
 
Selain itu, katanya, Azerbaijan telah mengganggu pasokan listrik melalui satu-satunya jalur tegangan tinggi antara Armenia dan Nagorno-Karabakh sejak 9 Januari.

Mirzoyan mengutip laporan dari Luis Moreno Ocampo, mantan jaksa penuntut utama Mahkamah Pidana Internasional, yang mengatakan "ada dasar yang masuk akal untuk meyakini bahwa genosida sedang terjadi" sebagai akibat dari blokade tersebut.
 
"Kelaparan adalah senjata genosida yang tak terlihat," katanya, seraya memperingatkan bahwa "tanpa perubahan dramatis segera, kelompok orang Armenia ini akan dihancurkan dalam beberapa minggu."
 
Mirzoyan mengatakan bahwa mencegah bencana semacam itu adalah tugas Dewan Keamanan, yang bertugas memastikan perdamaian dan keamanan internasional.
 
"Saya percaya bahwa badan terhormat ini, terlepas dari perbedaan geopolitik, memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai badan pencegah genosida, dan bukan sebagai peringatan genosida yang mungkin sudah terlambat," katanya.
 
Azerbaijan menolak semua tuduhan yang dinilai tak berdasar...

Duta Besar Azerbaijan untuk PBB, Yashar Aliyev, mengatakan "secara tegas menolak semua tuduhan yang tidak berdasar dan tidak beralasan mengenai (sebuah) blokade atau krisis kemanusiaan yang disebarkan oleh Armenia terhadap negaranya."
 
Dia menuduh Armenia terlibat dalam "kampanye politik yang provokatif dan tidak bertanggung jawab" untuk merongrong kedaulatan dan integritas teritorial Azerbaijan, yang meliputi Nagorno-Karabakh dan Koridor Lakhin.
 
Aliyev mengatakan Azerbaijan mendirikan pos pemeriksaan perbatasan di jalan tersebut untuk menjaga kedaulatan dan keamanannya dan mencegah Armenia menggunakan rute tersebut "untuk kegiatan militer dan kegiatan lainnya yang ilegal" termasuk merotasi 10.000 personil militernya yang ditempatkan secara ilegal di wilayah Azerbaijan, dan memindahkan senjata dan amunisi serta sumber daya alam yang diekstraksi secara ilegal.
 
Dia menyebut tuduhan genosida itu salah, dengan mengatakan bahwa pengacara hak asasi manusia terkemuka Inggris, Rodney Dixon, dalam sebuah laporan pendahuluan mengatakan tidak ada dasar untuk klaim Ocampo, dengan mengutip tawaran Azerbaijan untuk memasok barang melalui kota Aghdam.
 
Aliyev juga menunjukkan foto-foto dari media sosial yang menunjukkan orang-orang di Nagorno-Karabakh sedang merayakan pernikahan dan ulang tahun, dan mengatakan bahwa foto-foto tersebut membantah tuduhan tentang kelaparan dan krisis kemanusiaan Aliyev dan Mirzoyan saling menyalahkan satu sama lain atas upaya diplomatik yang sejauh ini gagal.
 
Wakil Duta Besar Uni Eropa untuk PBB, Silvio Gonzato, mengatakan kepada dewan bahwa "akses kemanusiaan tidak boleh dipolitisasi oleh pihak manapun," dan Koridor Lachin harus segera dibuka kembali.
 
"Pihak berwenang Azerbaijan memikul tanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kebebasan bergerak di sepanjang Koridor Lachin, dan untuk memastikan krisis ini tidak meningkat lebih jauh," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika