10 Anak Buah Jokowi Jadi Bacaleg DPR, dari Menpora Dito hingga Yasonna 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 10 anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan ikut bertarung dalam kontestasi Pemilu 2024 untuk memperebutkan kursi anggota DPR RI. Mereka terdiri atas lima menteri, empat wakil menteri, dan satu kepala badan. 

Nama-nama pembantu Presiden Jokowi itu tercatat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI yang diumumkan KPU RI pada Sabtu (19/8/2023). Nama mereka masuk DCS usai dinyatakan memenuhi syarat (MS) untuk menjadi caleg DPR RI. 

Berikut sepuluh anak buah Jokowi itu yang terdaftar sebagai bacaleg DPR RI;

1. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dia diusung oleh PDIP untuk memperebutkan kursi anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I. Politisi senior PDIP ini mendapatkan nomor urut 1. 

2. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dia menjadi bacaleg dari Partai Nasdem untuk Dapil Sulawesi Selatan I dengan nomor urut 1. 

3. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo. Politisi muda ini diusung Partai Golkar untuk bertarung di Dapil DKI Jakarta I dengan nomor 1. 

4. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Kakak kandung dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar itu menjadi bacaleg PKB di Dapil Jawa Timur VIII dengan nomor urut 2. 

5. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Ida diusung oleh PKB untuk berlaga di Dapil Jakarta II dengan nomor urut 1. 

 6. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor. Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) ini diusung partainya untuk maju di Dapil Jawa Barat V dengan nomor urut 1. 

 7. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo. Dia diusung oleh partai milik bapaknya, Partai Perindo, sebagai bacaleg di Dapil Jawa Timur I dengan nomor urut 1.  

8. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo. John diusung oleh PDIP untuk bertarung di Dapil Papua Pegunungan dengan nomor urut 1. 

 9. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Dia merupakan bacaleg Partai Golkar untuk Dapil Sulawesi Utara dengan nomor urut 2. 

10. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani. Waketum Partai Hanura ini diusung oleh partainya untuk memperebutkan kursi anggota DPR di Dapil Jawa Barat II dengan berbekal nomor urut 1. 

Sebagai catatan, nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johhny G Plate sudah tidak ada lagi dalam daftar bacaleg Partai Nasdem untuk Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I. Partai Nasdem kemungkinan besar mencoret nama Plate usai dia terjerat kasus korupsi proyek tower BTS yang merugikan negara Rp 8,32 triliun. 

Presiden Jokowi pada pertengahan Mei 2023 lalu menyatakan tak mempermasalahkan para menteri yang menjadi caleg. Kendati demikian, Jokowi memperingatkan mereka agar tidak melalaikan tugas. 

Jika para menteri yang nyaleg kinerjanya terganggu, maka Jokowi tak segan-segan melakukan pencopotan. “Saya selalu evaluasi, kalau ganggu memang kerjanya terganggu ya ganti bisa. Gitu aja. Udah,” kata Jokowi. 

Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong anak buah Jokowi yang nyaleg itu untuk segera mundur dari jabatannya. Bagi menteri yang tidak mau mundur, ICW mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan pemecatan. 

ICW memahami bahwa UU Pemilu sebenarnya tidak mengharuskan menteri mundur saat menjadi caleg, melainkan hanya perlu cuti ketika masa kampanye. Namun, ICW menilai ada potensi konflik kepentingan apabila menteri tetap menjabat saat menjadi caleg. 

"Misalnya, penggunaan aset dan fasilitas negara serta kewenangan yang melekat sebagai pejabat untuk kepentingan meraup suara masyarakat di daerah pemilihannya," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Jumat (12/5/2023). Selain itu, menteri yang jadi caleg juga tidak akan bisa bekerja maksimal sebagai pembantu Presiden Jokowi, apalagi saat masa kampanye.

Ikuti Whatsapp Channel Republika