Amien-Rizal Sambangi KPK Bawa-Bawa Isu KKN, Gibran Beri Respons Santai 

REPUBLIKA.CO.ID,  SOLO–Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan respons santai soal kedatanga Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais dan ekonom senior Rizal Ramli di kantor KPK. 

Putra sulung presiden Jokowi tersebut mengaku tak ambil pusing mengenai hal tersebut. Ia juga mempersilahkan melapor kalau ada buktinya.  "Yowes, laporkan saja kalau ada buktinya ya dibuktikan," kata Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (22/8/2023).

Gibran juga nampak santai ketika disinggung soal pernyataan Ubedillah Badrun yang mengaku mengantongi bukti baru. Ia juga tak khawatir apabila dilaporkan. 

"(Ada bukti baru) Silahkan, bagus bagus dibuktikan saja. Khawatir apa? enggak, dibuktikan aja, kalau ada bukti yang valid, Ya buktinya apa saja aku nggak tahu," katanya. 

Gibran juga mengaku belum ada laporan sejak setahun lalu dilaporkan ke KPK. Namun, suami Selvi Ananda tersebut memilih santai apabila ada pemanggilan. Ia menegaskan pihaknya tak akan lari kemanapun. 

"Hla ada buktinya nggak? Buktinya valid nggak? saya ngikut aja, dipanggil silahkan, santai," katanya. 

"Iya silahkan (dipanggil), Yowes dilaporkan wae kita kan nggak pernah menghalangi-halangi, Aku yo ora mlayu ning ngendi," katanya mengakhiri. 

Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli, Ketua Majelis Syura Partai Ummat M Amien Rais serta Ubedillah Badrun selaku pelapor bersama puluhan orang mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023). 

Mereka mendesak KPK untuk segera menyelesaikan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia. Rizal mengatakan, hingga saat ini, tindak KKN masih terus terjadi. Bahkan, perbuatan itu makin parah pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini kok KKN-nya lebih gawat," kata Rizal kepada wartawan.

Rizal juga menuding Jokowi... 

Rizal juga menuding Jokowi telah menghadirkan demokrasi yang tidak sehat di Indonesia. Salah satunya, yakni praktik politik dinasti yang melibatkan anggota keluarganya.

"Anaknya itu, mantunya diaturlah dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa bawa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya untuk gabung bikin Republik (Indonesia)," jelas Rizal.

Hal senada juga disampaikan oleh Amien Rais. Eks ketua MPR tersebut menganggap, permasalahan KKN di Indonesia sudah memprihatinkan. "Pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Jokowi makin menusuk ke dalam," ujar Amien.

Menurut Amien, kondisi itu harus segera ditangani. Dia pun meminta KPK untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan KKN yang kian kronis. "Rumah Jokowi itu bersemayam korupsi yang luar biasa. Enough is enough. We have to do something," ucap Amien.

Sementara itu, Ubedilah yang ikut hadir bersama Amien dan Rizal tersebut mengaku memiliki informasi dan harus bertemu dengan pimpinan KPK. Namun, ia mengatakan tak ada pimpinan KPK yang menemui rombongannya tersebut.

Setahun yang lalu, Kedua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan dilayangkan oleh Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun pada Senin (10/1/2022).

Gibran dan Kaesang dilaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ubedilah mengatakan, dugaan pidana tersebut berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) relasi bisnis dua anak Presiden Jokowi tersebut dengan salah satu perusahaan besar berinisial PT SM.

"Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian bila perlu Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini," kata Ubedilah di Jakarta, Senin (10/1).

Ikuti Whatsapp Channel Republika