Megawati Usul KPK Dibubarkan, Legislator: Kita Masih Butuh
Menurut Taufik, terlepas dari kelebihan dan kekurangan, KPK masih dibutuhkan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menanggapi pernyataan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri yang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) aar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Menurut dia, saat ini, KPK masih dibutuhkan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang ada, kita masih membutuhkan KPK," ujar Taufik di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2023).
Suatu gagasan terkait pembubaran KPK tentu membutuhkan kajian dan evaluasi yang menjadi alasannya. Pasalnya, tak mungkin lembaga penegak hukum yang dipimpin oleh Firli Bahuri itu tiba-tiba dibubarkan tanpa adanya data dan fakta kuat yang dapat dijadikan alasan.
"Tentu tidak bisa hanya sekedar disampaikan melalui statement saja, tapi harus didahului dengan evaluasi. Evaluasi ini harus menyeluruh, apakah memang lebih baik tidak ada KPK, sehingga diserahkan kepada institusi penegak hukum lainnya ataukah masih dibutuhkan," ujar Taufik.
Di samping itu, politikus Partai Nasdem tersebut mendorong adanya kolaborasi antara KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Termasuk dengan Kejaksaan Agung (Kejakgung) yang saat ini dianggap publik sebagai lembaga yang kerap 'mengambil' kasus korupsi besar.
"Tentu kolaborasi antara Kejaksaan Agung dengan KPK tetap harus dibutuhkan, dan tidak perlu kita pertentangkan. Kita harus dukung keduanya, baik untuk KPK maupun Kejaksaan Agung dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya," ujar Taufik.
Ketua Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mengakui, dirinya sempat meminta Presiden Jokowi (Jokowi) agar membubarkan KPK. Dia menilai, KPK kerap tak efektif melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi.
Pada kesempatan itu, ia semula meminta publik tak tutup mata terhadap kemiskinan di tengah masyarakat dan kondisi tersebut karena korupsi yang dibiarkan. Ketua umum DPP PDIP itu mengaku tak percaya korupsi tidak diketahui.
Ikuti Whatsapp Channel Republika