Pakar: Megawati Berkontribusi dalam Pelemahan KPK 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah tak heran dengan wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didengungkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebab Megawati dipandang berperan melemahkan KPK. 

Herdiansyah menyatakan PDIP adalah partai penguasa yang menjadi salah satu barisan pelopor melemahkan KPK. Salah satunya lewat revisi UU KPK pada 2019 yang melucuti kewenangan lembaga antirasuah itu.

"Sepertinya Megawati lupa kalau partainya, termasuk presiden Jokowi yang juga kader PDIP-lah yang berkontribusi besar dengan kondisi KPK hari ini yang makin buruk dan kian dijauhi publik," kata Herdiansyah saat dikonfirmasi pada Rabu (23/8/2023). 

Herdiansyah menegaskan PDIP mestinya bertanggungjawab atas makin buruknya kinerja KPK. Sehingga Megawati bukan pada posisi untuk mengeluhkan kinerja KPK. 

"Jadi kalau KPK sekarang makin buruk kinerjanya, makin memprihatinkan integritasnya, itu salah satu tanggung jawab partai-partai berkuasa," ujar Herdiansyah. 

Herdiansyah juga menyinggung keinginan Megawati serupa dengan para koruptor di Tanah Air. Mereka memang sejak lama ingin KPK dilenyapkan agar dapat leluasa menggarong duit rakyat.

"Dari dulu para koruptor memang ingin KPK dibubarkan, sama dengan yg diminta Mega itu," ucap Herdiansyah. 

Oleh karena itu, Herdiansyah mendorong Presiden Jokowi menyelamatkan marwah KPK. Sebab KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri dinilainya makin jauh dari aspirasi publik. 

"Jangan beri perpanjangan bagi Firli cs, buat seleksi segera untuk mengganti komisioner-komisioner yang sekarang. Dan tugas jangka panjangnya, kembalikan posisi dan kewenangan KPK seperti sebelum revisi UU-nya dulu. Kan itu yang dikehendaki publik," ucap Herdiansyah. 

Herdiansyah lantas menuntut Presiden Jokowi bersikap berani terlepas dari instruksi Megawati selaku Ketum PDIP. Herdiansyah mengingatkan Jokowi agar dapat meninggalkan warisan kepemimpinan yang baik dengan kembali memperkuat KPK. 

"Sekarang terserah presiden Jokowi, ikut kata Mega atau ikut kata publik. Saran saya, sebagai presiden yang sudah di ujung masa jabatan, mestinya dia meninggalkan legacy untuk kepentingan rakyat banyak," ujar Herdiansyah. 

Sebelumnya, Ketua Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mengakui sempat meminta Presiden Jokowi agar membubarkan KPK. Dia menilai, KPK kerap tak efektif melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi. 

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh, bubarin aja KPK itu, Pak', jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng," kata Megawati dalam Acara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika