Pemukim Yahudi Usir Penduduk di Desa Palestina di Tepi Barat

REPUBLIKA.CO.ID, AL-QABUN -- Dusun al-Qabun di wilayah pendudukan Tepi Barat tampak sepi. Ladang penggembalaan domba sepi, gedung sekolah kosong terkunci, dan rumah-rumah sementara dibiarkan seperti bangkai baja.

Keluarga-keluarga terakhir yang tinggal di dusun itu berkumpul dua minggu yang lalu. Mereka diusir oleh pemukim Yahudi dari rumah yang telah mereka tempati selama hampir tiga dekade. Penduduk Dusun al-Qabun mengalami serangan dan pelecehan yang semakin intensif  oleh pemukim Yahudi bersenjata yang tinggal di pemukiman liar di puncak bukit di dekat dusun.

“Saya merasa seperti seorang pengungsi di sini, dan pemukim adalah pemilik tanah kami,” kata Ali Abu Kbash, seorang penggembala yang melarikan diri dari al-Qabun bersama empat anaknya dan 60 dombanya ke lereng berbatu di desa tetangga.  

Abu Kbash mengatakan, kehidupan menjadi tidak tertahankan ketika para pemukim mencoba mengambil alih ladangnya dengan domba mereka. Para pemukim Yahudi juga merusak pasokan air di desa, dan secara rutin menyerbu dan mengganggu warga desa.

Al-Qabun merupakan sebuah desa kecil Badui yang terletak di timur laut Kota Ramallah dengan jumlah penduduk 89 orang. Pengusiran ini merupakan kasus ketiga dalam empat bulan, yang menyebabkan komunitas Palestina mengungsi.

Bagi warga Palestina, gelombang pengungsian baru-baru ini dari Area C merupakan simbol dari tahap baru dalam konflik Israel-Palestina, seiring dengan munculnya pemukim Yahudi. Para pemukim meningkatkan penggembalaan sebagai alat untuk merebut tanah.  Para pejabat PBB memperingatkan bahwa tren ini akan mengubah peta Tepi Barat dan membangun pemukiman liar yang tidak berizin.

Sekitar 500.000 warga Israel telah menetap di Tepi Barat, khususnya di Area C sejak Israel merebut wilayah tersebut, bersama dengan Yerusalem timur dan Jalur Gaza, dalam perang Timur Tengah pada 1967.  Kehadiran mereka dipandang oleh sebagian besar komunitas internasional sebagai hambatan utama bagi perdamaian.

Perluasan pemukiman telah dipromosikan oleh pemerintah Israel berturut-turut selama hampir enam dekade. Namun pemerintahan sayap kanan yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjadikan perluasan pemukiman Yahudi sebagai prioritas utama.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich berencana untuk meminta pemerintah mengalokasikan 180 juta dolar AS untuk proyek-proyek pembangunan di Tepi Barat dengan tujuan menghilangkan perbedaan antara kehidupan di pemukiman dan kehidupan di dalam perbatasan Israel yang diakui secara internasional.

“Pengungsian warga Palestina di tengah meningkatnya kekerasan pemukim merupakan suatu tingkat yang belum pernah kami dokumentasikan sebelumnya,” kata Kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB di wilayah pendudukan Palestina, Andrea De Domenico.

Serangan pemukim Yahudi telah membuat hampir 500 warga Palestina mengungsi, termasuk 261 anak, dalam satu setengah tahun terakhir. Seorang juru bicara pemukim di wilayah tersebut membantah tuduhan kekerasan atau agresi terhadap komunitas Palestina.  

“Tidak ada yang memaksa mereka keluar. Mereka memilih untuk pergi," ujar juru bicara pemukim, Eliana Passentin. 

Kendati suku Badui secara tradisional berpindah-pindah, namun perpindahan yang terjadi baru-baru ini bukanlah migrasi musiman sukarela. Alih-alih pindah ke dusun terdekat sebelum kembali, warga Badui malah melarikan diri dari wilayah terbuka di Tepi Barat menuju kota-kota padat penduduk di bawah kendali administratif Otoritas Palestina.

Sebagian besar penduduk desa yang mengungsi mengatakan, mereka ingin pulang suatu hari nanti. Tetapi mereka tidak akan pulang kecuali pemukiman liar telah hilang.

Dari 36 orang yang melarikan diri dari dusun Palestina di al-Baqa pada awal Juli, hanya satu keluarga beranggotakan enam orang yang telah kembali setelah para pemukim dari pemukiman liar membuat kekacauan di desa tersebut. Pemukim Yahudi itu melepaskan domba-domba mereka di padang rumput Palestina, dan membakar rumah yang masih dihuni.

“Warga desa saya yang lain terlalu takut untuk kembali,” kata Mustafa Arara, seorang warga berusia 24 tahun yang baru saja kembali.

Kelompok hak asasi manusia Palestina menggambarkan peningkatan serangan pemukim sebagai bagian dari strategi yang didukung negara.  Selama beberapa dekade, gerakan pemukim berupaya membersihkan bagian Tepi Barat di sekitar jalan Route 90 yang dibangun Israel dan melintasi Lembah Yordan. 

Jika Israel ingin mengembangkan wilayah tersebut, hal ini akan memperkuat kedekatan permukiman dan semakin melemahkan kemungkinan kesepakatan pembagian wilayah yang mengarah pada pembentukan negara Palestina.

Banyak komunitas Badui di Area C yang dijadwalkan untuk diusir karena mereka tidak mendapatkan izin untuk membangun.  Menurut kelompok pengawas anti-permukiman Peace Now, lebih dari 95 persen pengajuan izin mendirikan bangunan di Palestina ditolak.  Militer secara rutin mengeluarkan perintah pembongkaran rumah-rumah yang terbuat dari seng dan kayu bekas.   

Pekan lalu, pihak berwenang meratakan gedung sekolah yang didanai Uni Eropa di dusun Badui Ein Samiya, yang baru-baru ini ditinggalkan oleh 150 warganya.

Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung Israel menunda pengusiran komunitas Badui dengan mempertanyakan apakah pihak berwenang mempunyai rencana relokasi yang sesuai.

Saat ini, kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan, para pemukim Yahudi radikal dan domba-domba mereka melakukan hal yang tidak dilakukan pemerintah Israel, yaitu mengusir banyak orang Badui dari tanah yang telah mereka huni selama beberapa dekade.  Sebagian besar warga Badui menetap di wilayah tersebut setelah melarikan diri atau dipaksa keluar dari gurun Negev dalam perang pada 1948 yang mengelilingi pendirian negara Israel.

“Saya kira tidak ada pertemuan di ruang berasap antara tentara, pemerintah, dan pemukim.  Tetapi secara lebih umum, Israel secara langsung mendorong komunitas Palestina menjauh dari jalur terbuka di Area C dan pindah ke daerah kantong yang lebih padat penduduknya," kata Michael Sfard, seorang pengacara terkemuka Israel yang sering mewakili warga Palestina. 

Amana, sebuah kelompok yang mendukung dan mendanai pemukiman tidak sah, menggambarkan, pemukiman liar sebagai cara bagi Israel untuk mengambil alih sebagian besar tanah dengan sedikit usaha pada sebuah konferensi pada 2021. “Pembangunan hanya memakan sedikit lahan dan mahal, serta tidak memungkinkan Anda mendatangkan banyak orang dalam waktu singkat,” kata Sekretaris Jenderal Amana, Ze’ev Hever, pada konferensi tersebut.

Para pemukim liar Israel sekarang menguasai sekitar 60.000 hektare di Area C. Seorang peneliti anti-pemukiman Israel, Dror Etkes mengatakan, seperempat dari tanah itu dirampas setelah warga Palestina dievakuasi. Etkes mengatakan, ketika al-Qabun dikosongkan, sekitar 3.000 hektar tambahan berada di bawah kendali Israel.

Di Ramallah, empat desa kecil Palestina telah dikosongkan sejak Juli lalu. PBB mencatat 150 warga Palestina terluka dan empat orang dibunuh oleh pemukim Israel atau pasukan Israel dalam insiden terkait pemukim antara Januari dan awal Agustus tahun ini. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari jumlah cedera yang tercatat sepanjang 2022.

Militer Israel mengatakan, mereka tidak mengizinkan atau mendukung tindakan kekerasan terhadap pemukim. Militer mengatakan, pasukan keamanan menangani kasus melalui laporan kekerasan di wilayah tersebut.

Setelah mengungsi awal bulan ini, beberapa warga dari al-Qabun kembali dan membakar sisa-sisa rumah mereka.  Mereka lebih memilih membakar tempat itu sendiri daripada dibakar oleh pemukim Israel.

Para pemukim Yahudi yang mengusir penduduk Palestina berasal dari pemukiman liar yang dikenal sebagai Malachei Hashalom atau “Malaikat Perdamaian" dalam bahasa Ibrani. Pemukiman liar ini didirikan pada 2015. Malachei Hashalom menggambarkan dirinya sebagai peternakan penggembalaan khusus karen kehadiran orang Yahudi sangat penting bagi keamanan dan integritas negara Israel. Awal tahun ini, pemerintahan Netanyahu berjanji untuk melegalkan pemukiman liar tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika