Dinkes DKI Mulai Lakukan Skrining Kesehatan di Rusun Marunda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyatakan, pihaknya mulai melakukan skrining kesehatan bagi warga Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. Skrining dilakukan sebagai tindaklanjut dari banyaknya keluhan warga rusun yang mengalami penyakit pernapasan ataupun kulit.

Diduga lantaran pencemaran lingkungan yang diakibatkan polusi udara batu bara. "Sekarang kita lagi bikin program di Rusun Marunda, melakukan skrining angka kesakitannya, kita potret pola penyakitnya seperti apa. Skrining ini dilakukan mulai hari ini," kata Ani kepada Republika.co.id di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/8/2023).

 
Ani menjelaskan, dalam skrining tersebut pihaknya melakukan pemeriksaan kepada warga penghuni Rusunawa Marunda untuk membuktikan adanya penyakit pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) ataupun berbagai jenis penyakit kulit. Termasuk juga untuk mendeteksi penyebab dari penyakit-penyakit itu, apakah memang polusi batu bara atau lainnya.
 
Mengenai spesifik penyebabnya lantaran polusi batu bara, Ani menyebut bahwa hal itu tidak bisa langsung disimpulkan. Ia mengatakan aktivitas perusahaan batu bara di Marunda, yakni PT Karya Citra Nusantara sudah disetop.
 
"Penyebabnya apa kita enggak bilang darimana ya, yang jelas yang kita tangkap mungkin Ispa tinggi dan ada beberapa penyakit kulit, karena itu kita sedang skrining. Skrining ini supaya nanti kita tahu penyebabnya apa dan menindaklanjutinya," tegas dia.
 
Sebelumnya diketahui, Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM) menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhenti mempertaruhkan kondisi kesehatan warga Marunda dan serius menindak pelaku industri di wilayah Marunda. Warga menilai, pemerintah tidak serius dalam menangani kasus pencemaran debu batubara di Marunda yang berdampak pada kesehatan warga.
 
Didi Suwandi dari FMRM menjelaskan, warga telah berulang kali mengeluhkan masalah ISPA dan penyakit kulit berupa gatal-gatal. Namun, menurut penuturannya, pemerintah justru membantah dan menyebut bahwa penyakit tersebut terjadi karena hawa panas.
 
Warga Marunda dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Tim Advokasi Lawan Batubara mendesak sejumlah hal kepada Pemprov DKI Jakarta. Diantaranya, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta diminta untuk melakukan pemeriksaan berkala terhadap dampak kesehatan yang dialami warga Marunda dan Warga DKI Jakarta akibat debu batubara dan buruknya kualitas udara di Marunda dan DKI Jakarta.
 
Selain itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga diminta untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Jakarta akibat semakin parahnya pencemaran udara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika