Biden Setujui Bantuan Militer ke Taiwan Gunakan Program Negara Berdaulat

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menyetujui transfer militer ke Taiwan di bawah program Pembiayaan Militer Asing atau FMF. Program ini biasanya digunakan untuk negara-negara berdaulat.

Menurut pemberitahuan yang dikirim ke Kongres yang dilihat oleh Reuters pada Rabu (30/8/2023), menginformasikan kepada komite kongres tentang niat Departemen Luar Negeri untuk mewajibkan dana FMF hingga 80 juta dolar AS untuk mendukung Taiwan. “FMF akan digunakan untuk memperkuat kemampuan pertahanan diri Taiwan melalui kemampuan pertahanan bersama dan gabungan serta meningkatkan kesadaran domain maritim dan kemampuan keamanan maritim,” kata pemberitahuan tersebut.

Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan, terima kasih atas keputusan tersebut. Taipei menyatakan, Washington telah membantu memperkuat kemampuan tempur wilayah itu berdasarkan kebijakan dan undang-undang yang ada.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri House of Representatives dari Partai Republik Michael McCaul mengatakan, senang pemerintah akhirnya menyediakan FMF ke Taiwan. “Senjata-senjata ini tidak hanya akan membantu Taiwan dan melindungi negara-negara demokrasi lainnya di kawasan, tetapi juga memperkuat postur pencegahan AS dan menjamin keamanan nasional kita dari Partai Komunis Cina (PKC) yang semakin agresif,” kata McCaul dalam sebuah pernyataan.

FMF merupakan rekening bantuan militer terbesar yang dikelola oleh Departemen Luar Negeri. Program ini terutama memberikan bantuan hibah kepada pemerintah asing untuk pembelian peralatan pertahanan dan pelatihan militer AS di bawah program Penjualan Militer Asing.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengonfirmasi pemberitahuan tersebut kepada Kongres. Dia mengatakan keputusan untuk memberikan bantuan FMF kepada Taiwan tidak mencerminkan perubahan apa pun dalam kebijakan AS.

Beijing mengklaim pulau yang diperintah secara demokratis itu sebagai wilayahnya sendiri. Cina telah memperingatkan terhadap segala bentuk “pertukaran resmi” antara AS dan Taiwan. Taiwan menolak klaim kedaulatan Cina dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depannya.

Cina pun telah berulang kali mengajukan keluhan kepada AS mengenai bantuan militer dan penjualan ke pulau tersebut. Kementerian Pertahanan Cina mengatakan, militer AS harus menghentikan segala bentuk kolusi militer dengan pulau tersebut.

Sedangkan AS tetap menjadi pemasok senjata terpenting Taiwan. Pada bulan lalu, AS mengumumkan paket bantuan senjata Taiwan senilai hingga 345 juta dolar AS.

Pekan lalu, Washington juga menyetujui kemungkinan penjualan sistem pencarian dan pelacakan inframerah untuk jet tempur F-16. AS juga menjual peralatan lainnya senilai 500 juta dolar AS ke Taiwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika