Nasdem Klaim Belum Mengetahui Keinginan PKB Gabung Koalisi Perubahan

Pengamat menilai PKB dan Cak Imin merasa dipinggirkan di Koalisi Indonesia Maju.

DPR
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi sistem pengawasan di dalam rumah tahanan (rutan) KPK.
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, mengaku kaget dengan kabar atau isu yang menyebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ingin bergabung Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ia mengeklaim, hingga saat ini belum ada komunikasi pihaknya dengan partai pimpinan Abdul Muhaimin Iskandar itu.

"Tidak ada, makanya gua kaget juga abis dari rapat 'Eh PKB gabung' hah dari mana gabung? Belum tahu," ujar Sahroni di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Kalaupun ada komunikasi, menurutnya itu merupakan hal yang lumrah dilakukan Partai Nasdem dan PKB di DPR. Namun, komunikasi tersebut tidaklah membahas peluang kerja sama politik keduanya.

"Tidak ada, biasa aja kita sembilan fraksi di sini kan semua baik-baik aja, tapi kalau PKB dibilang gabung sampe surat udah tanda tangan, gua belum tahu," ujar Sahroni.

Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza menyoroti pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang mengaku tak diajak diskusi secara khusus oleh Prabowo Subianto soal pergantian nama koalisi. Koalisi pendukung capres Prabowo baru saja berganti nama dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Menurut Efriza, pengakuan Cak Imin bahwa dirinya baru mengetahui pergantian nama itu sesaat sebelum diumumkan menunjukkan bahwa partai politik pendukung Prabowo tidak kompak. Pengakuan Cak Imin itu bisa menjadi awal terbukanya konflik internal di Koalisi Indonesia Maju.

Baca Juga


Cak Imin merasa dipinggirkan ...



Dia pun menduga, Cak Imin bisa saja merasa dipinggirkan akibat tak dilibatkan secara khusus dalam pergantian nama. Apalagi, PKB merupakan partai luar pertama yang berkomitmen mendukung Prabowo. "Apabila pernyataan Cak Imin itu tidak disikapi, bisa jadi dia merasa disakiti, dipinggirkan," kata Efriza ketika dihubungi Republika dari Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Efriza melanjutkan, perubahan nama koalisi sebenarnya adalah hal yang biasa dilakukan sebelum pasangan capres-cawapres didaftarkan ke KPU RI. Namun, dalam politik, hal-hal yang bersifat remeh seperti nama bisa menjadi awal mula munculnya benih perpecahan.

Dia mengingatkan, peluang menang Prabowo dalam Pilpres 2024 akan menurun apabila PKB meninggalkan Koalisi Indonesia Maju. Sebab, elektabilitas Prabowo lemah di Jawa Timur, provinsi yang menjadi kantong suara PKB selama ini. "PKB tak bisa dianggap sebelah mata," ujarnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler