Israel Ingin Jutaan Pemukim Tempati Tepi Barat pada 2050
Permukiman Tepi Barat berstatus ilegal di bawah hukum internasional.
REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Para menteri Israel di pemerintah sayap kanan saat ini mendukung rencana untuk secara dramatis meningkatkan jumlah pemukim di utara Tepi Barat yang diduduki menjadi satu juta pada 2050.
Jumlah tersebut meningkat hampir 500 persen dari 170 ribu pemukim yang saat ini tinggal di daerah tersebut. Menteri Ekonomi Nir Barkat, Menteri Kebudayaan dan Olahraga Miki Zohar, Menteri Pariwisata Haim Katz, dan Menteri Imigrasi Israel Ofir Sofer termasuk di antara mereka yang mendukung.
Situs web berita Israel Ynet melaporkan rencana itu disusun dalam badan Israel yang mengatur permukiman di wilayah tersebut, Dewan Regional Samaria, nama yang digunakan oleh Israel untuk bagian dari Tepi Barat yang diduduki.
Ia menambahkan proposal hanya menyangkut wilayah yang diklaim Israel sebagai tanah negara atau disita di Area C Tepi Barat. Israel mempertahankan kontrol penuh di bawah Persetujuan Oslo 1993.
Namun, keseluruhan Tepi Barat, termasuk semua Area C dianggap sebagai wilayah Palestina yang diduduki. Kepala Dewan Israel untuk Samaria Yossi Dagan minggu lalu menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang rencana jutaan pemukim. Itu akan melibatkan perluasan dan pembuatan permukiman, serta membangun bandara.
Sebuah tim termasuk insinyur, ahli geografi dan spesialis lainnya telah menyusun proposal selama lebih dari setahun. Berita tentang rencana itu datang di tengah periode yang sulit untuk hubungan antara Israel dan sekutu utamanya, AS yang telah menyatakan kritik terhadap isu-isu seperti kekerasan pemukim.
Israel telah menduduki Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur sejak 1967. Ini mempertahankan jaringan permukiman di wilayah ini. Permukiman Tepi Barat berstatus ilegal di bawah hukum internasional dan dianggap sebagai penghalang utama untuk solusi dua negara karena mereka mencaplok tanah Palestina.
Saat ini, ada lebih dari 700 ribu pemukim Yahudi yang tinggal secara ilegal di seluruh Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika