Pemimpin Junta Militer Gabon Dilantik Sebagai Kepala Pemerintahan Transisi

REPUBLIKA.CO.ID, LIBREVILLE -- Pemimpin kudeta militer Gabon Jenderal Brice Clotaire Oligui Nguema dilantik sebagai kepala negara satu pekan setelah menggulingkan Presiden Ali Bongo Ondimba. Ia dilantik di depan ruangan yang dipenuhi pejabat pemerintah, militer dan pemimpin lokal di ibu kota Gabon, Libreville.

Oligui adalah sepupu Bongo dan menjabat sebagai pengawal mendiang ayahnya dan merupakan kepala pengawal republik, unit militer elit. Di hadapan  massa dan tepuk tangan meriah Oligui mengatakan militer telah merebut kekuasaan tanpa pertumpahan darah.

Ia berjanji untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dengan menyelenggarakan pemilu yang bebas, transparan dan kredibel. “Dengan pemerintahan baru, yang terdiri dari orang-orang berpengalaman, kami akan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berharap,” katanya, Senin (4/9/2023).

Militer yang menggelar kudeta pekan lalu mengatakan Bongo berisiko membawa negara ke dalam kekacauan. Para pemberontak kemudian “dengan suara bulat” menunjuk Oligui sebagai presiden komite transisi.

Bongo yang telah menjabat sebagai presiden selama 14 tahun digulingkan beberapa jam setelah dinyatakan sebagai pemenang pemilu yang dianggap penuh dengan ketidakberesan dan kurang transparan.

Analis dari perusahaan penilai resiko Verisk Maplecroft, Maja Bovcon mengatakan pelantikan Oligui akan memberikan legitimasi dan mengkonsolidasikan kekuasaannya untuk menghalangi calon lawan menantang kekuasaannya.

“Hal ini juga mungkin dimaksudkan sebagai sarana untuk memulihkan kepercayaan investor dengan menyampaikan pesan ia tidak akan membuang waktu untuk kembali ke aturan bisnis seperti biasa dan demokratis,” katanya.

Namun, fakta ia berencana menulis ulang konstitusi dan peraturan pemilu membuka kemungkinan masa transisi akan memakan waktu berbulan-bulan bahkan hitungan tahun. Bongo telah menjabat dua periode sejak berkuasa pada tahun 2009 setelah kematian ayahnya yang memerintah Gabon selama 41 tahun.

Banyak kelompok masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintaan keluarganya. Sekelompok tentara pemberontak sebelumnya mencoba melakukan kudeta pada tahun 2019 tetapi berhasil dikalahkan dengan cepat.

Organisasi swadaya masyarakat asal Prancis yang fokus pada akuntabilitas pemerintah berkuasa, Sherpa mengatakan sembilan anggota keluarga Bongo sedang diselidiki di Prancis. Beberapa di antaranya menghadapi dakwaan awal atas kasus penggelapan, pencucian uang, dan bentuk korupsi lainnya.

Sherpa mengatakan penyelidik telah mengaitkan keluarga tersebut dengan properti senilai lebih dari 92 juta dolar AS di Prancis. Termasuk dua vila di Nice.

Kemungkinan masa transisi yang panjang tampaknya tidak mengganggu warga Gabon yang menghadiri pelantikan. “Kami sedang membuka halaman 55 tahun oligarki. Bagi Gabon, ini adalah awal baru, akhir dari pemerintahan satu partai politik tanpa manfaat nyata bagi rakyat Gabon,” kata penerbit Desire Ename untuk media lokal.

Desire Ename mengatakan transisi junta militer dapat diterima dalam waktu tiga tahun. Kandidat oposisi Gabon, Albert Ondo Ossa, tidak mau memberikan komentar soal pelantikan Oligui.

Namun pekan lalu ia mengatakan pemerintah perlu kembali ke pemerintahan konstitusional. Ia juga tidak menganggap penggulingan presiden sebuah kudeta melainkan sebuah “revolusi istana” demi melanjutkan pemerintahan keluarga Bongo.

Negara bekas jajahan Perancis ini adalah anggota OPEC, namun kekayaan minyaknya terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja. Menurut Bank Dunia hampir 40 persen penduduk berusia 15 hingga 24 tahun di negara itu kehilangan pekerjaan pada tahun 2020. Administrasi Informasi Energi AS mencatat pendapatan ekspor minyak Gabon pada tahun 2022 mencapai 6 miliar dolar AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika