Nasdem Akui Kelemahan Anies di Jateng dan Jatim, Minta PKB Lakukan Hal Ini
Nasdem menilai Muhaimin adalah kader asli NU.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem mengamini dipilihnya Abdul Muhaimin Iskandar untuk menutupi kelemahan suara Anies Rasyid Baswedan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karenanya, ia berharap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memobilisasi warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk meningkatkan suara pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar.
"Dalam konteks ini dengan hadirnya Cak Imin sebagai (calon) wakil presiden, kita berharap PKB melakukan mobilisasi terhadap warga Nahdliyin," ujar Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendy Choirie atau Gus Choi di Nasdem Tower, Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Mobilisasi tersebut tentu tak mengajak struktural di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Namun, ia menegaskan bahwa Nahdliyin tak dilarang untuk memilih partai politik atau sosok tertentu dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Sehingga warga NU bebas, mau ke mana bebas, jadi PBNU tidak bisa melarang warganya, kadernya untuk berpartai dengan partai apa, koalisi dengan siapa, itu tidak ada larang, itu bebas," ujar Gus Choi.
Saat ini elektabilitas Anies kuat di luar Pulau Jawa, tetapi lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kehadiran Muhaimin tentu diharapkan dapat menutupi kelemahan Anies di dua provinsi tersebut.
"Ini (Muhaimin) adalah kader NU asli, tulen, bahkan darah biru, dijamin komitmennya, dijamin kesetiaannya. Sehingga kemudian mayoritas NU, Jawa Tengah kemudian Jawa Timur mendukung Cak Imin," ujar Gus Choi.
"Ketika itu terjadi maka, yang bolong dari Mas Anies bisa ditutupi dan InsyaAllah kita yakin pasangan Anies-Cak Imin akan menang," sambungnya.
Pengamat politik Universitas Jember Hermanto Rohman mengatakan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mempunyai basis massa tradisional yang dapat menguntungkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Anies butuh masuk ke basis massa tradisional pedesaan.
"Partai NasDem bersama gerbong koalisi-nya melihat bahwa sosok Anies butuh sosok yang bisa masuk ke basis massa tradisional pedesaan," katanya di Kabupaten Jember, Jatim, Jumat pekan lalu.
Selain itu, lanjut dia, sosok Anies juga butuh figur yang dapat menetralisasi resistensi publik terhadap citra Anies yang selama diidentikkan dengan politik identitas dan tidak mengakar di basis tradisional pedesaan. Citra itu selama ini memperlemah elektabilitasnya.
"Untuk itu dibutuhkan sosok yang bisa menetralisasi dan orang di dalam koalisi yang disodorkan Partai Demokrat melalui figur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak mampu memberikan perkembangan signifikan dalam elektabilitas melalui survei," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengungkapkan NU tidak lagi terlibat dalam partai politik maupun politik praktis. Hal ini sesuai dengan keputusan muktamar pada 1984.
"Dulu sebelum 1973 NU pernah menjadi partai politik, tapi para ulama sudah sepakat membuat keputusan NU tidak lagi beroperasi sebagai partai politik, tidak lagi menjalankan politik praktis tetapi kembali fungsinya sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Itu keputusan muktamar 1984, dulu terkenal kembali ke khittah," kata Gus Yahya, Sabtu (2/9/2023).
Gus Yahya melanjutkan, dalam norma organisasi NU tidak mengizinkan mendukung pasangan calon presiden dan wakilnya atau sebagai kompetitor. Menurut dia, ulama NU juga mengetahui terkait hal ini dan mereka ingin pemilu yang lancar.
"Semua orang, ulama punya concern agar pemilu berjalan sehingga baik dan lancar supaya hasilnya berkualitas dan prosesnya aman," ucap Gus Yahya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika