Saudi Tolak Kedatangan Dua Menteri Israel di Konferensi UNESCO di Riyadh

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Arab Saudi dilaporkan menolak masuknya dua menteri Israel yang dijadwalkan mengambil bagian dalam konferensi UNESCO di Riyadh pada pekan depan.

Media Israel Channel 13 Israel dalam laporannya menyebutkan, Saudi menolak memberikan visa kepada Menteri Luar Negeri Eli Cohen dan Menteri Pendidikan Yoav Kisch.

Channel 13 melaporkan bahwa Israel telah melakukan upaya besar agar kedua menteri tersebut dapat diundang. Namun Arab Saudi dalam laporan itu disebut telah menghalangi dan tidak memberikan visa kepada mereka.

Kementerian Luar Negeri Israel juga telah menarik diri dari upayanya untuk mendapatkan visa bagi kedua menteri tersebut, menyusul permintaan AS. Akibatnya, para profesional Israel akan ambil bagian dalam pertemuan di Riyadh tetapi tidak dengan para menteri Israel.

Menurut laporan Channel 13, para pejabat AS mengatakan kepada rekan-rekan Israel mereka bahwa karena kemajuan dalam kontak antara Israel dan Arab Saudi, undangan kepada para menteri Israel pada tahap ini akan menempatkan Arab Saudi dalam situasi yang rumit.

"Ini bukan waktunya, ini masih terlalu dini," kata seorang pejabat AS.

AS dan Israel semakin mendorong tercapainya kesepakatan untuk menormalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel. Namun sejauh ini belum terwujud, karena Riyadh tetap berpegang pada posisi resminya bahwa mereka hanya akan menjalin hubungan resmi dengan Tel Aviv jika negara Palestina didirikan.

Arab Saudi baru-baru ini menunjuk utusan untuk wilayah Palestina, dalam sebuah langkah yang diyakini sebagai persiapan normalisasi hubungan dengan Israel.

Pada tahun 2020, tiga negara Arab yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko, menormalisasi hubungan dengan Israel dalam kesepakatan kontroversial yang dikenal sebagai Abraham Accords.

Warga Palestina mengecam kesepakatan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap tujuan mereka, dan menunjukkan bahwa mereka memberikan imbalan kepada Israel karena mereka terus menduduki Tepi Barat, mengepung Jalur Gaza, dan mencegah pembentukan negara Palestina merdeka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika