Menag Usul Pemeriksaan Istithaah Kesehatan Haji Dilakukan Sebelum Pelunasan
Ia juga menyebut pentingnya meninjau ulang masa tinggal jamaah dan petugas di Saudi.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/ 2023 M. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta agar skema penetapan istithaah kesehatan jamaah haji dimatangkan.
"Istithaah jamaah yang paling jadi persoalan adalah istithaah kesehatan, saya usul, istithaah kesehatan mendahului pelunasan," kata Menag Yaqut saat pidato dalam pembukaan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/ 2023 M di Bandung, Rabu (6/9/2023).
Menurut Yaqut, pada haji 2023, jamaah melakukan pelunasan terlebih dahulu, baru melakukan pemeriksaan kesehatan. Biasanya jamaah jika sudah kadung lunas, tidak enak kalau tidak diloloskan istithaah kesehatannya.
Yaqut juga minta persoalan skema penetapan istithaah kesehatan ini dikaji. Menag Yaqut sadar bahwa usulannya tidak populer sehingga harus dikomunikasikan dengan baik kepada jamaah.
"Ini mungkin tidak mudah karena kita akan berhadapan dengan jamaah saat ini. Tapi jika ini berjalan, akan memudahkan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Tidak apa-apa kita mendapat beban sekarang, tapi di masa mendatang akan lebih mudah," ujar Menag Yaqut.
"Ini dibicarakan, sekaligus bagaimana cara penyampaian yang paling tepat dan baik ke jamaah agar istithaah kesehatan ini bisa diterima dan dijalankan dengan baik," ujar Yaqut.
Terobosan haji...
Selain istithaah, Yaqut yang akrab disapa Gus Men minta rakernas dan evaluasi haji ini juga membahas sejumlah terobosan pelaksanaan haji pada masa mendatang. Secara khusus, ia menyebut pentingnya meninjau ulang masa tinggal jamaah di Arab Saudi agar bisa lebih pendek. Menurut dia, hal itu diharapkan bisa lebih menekan biaya haji.
"Jika bisa diperpendek, jamaah akan merasa senang. Tolong dicari bagaimana cara memperpendek. Paling tidak 35 hari," ujar Gus Men.
Masa tinggal petugas juga menjadi sorotan. Gus Men minta pola penugasan diatur ulang. Selama ini, petugas dalam satu daerah kerja (Daker) berangkat secara bersama-sama sejak awal dan pulang juga bersama-sama pada akhir operasional.
"Akibatnya, setelah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), banyak petugas yang kelelahan dan mengalami kejenuhan," kata Gus Men.
Gus Men mengatakan, bisa dibahas skema pemberangkatan petugas dalam dua gelombang. Gelombang pertama pulang sepekan setelah Armuzna. Gelombang kedua berangkat seminggu sebelum Armuzna. Sehingga, saat Armuzna petugas kumpul dalam energi yang masih penuh.
Ia juga minta agar Ditjen PHU...
Ia juga minta agar Ditjen PHU meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Komisi VIII DPR. ia mengingatkan agar jajarannya tidak merasa bisa kerja sendiri.
"Komisi VIII bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka biasa ketemu konstituen. Mereka mendapat masukan yang perlu kita dengar untuk dicarikan solusinya," ujar Gus Men.
Rakernas mengangkat tema 'Penguatan Istithaah Menuju Kemandirian dan Ketahanan Jamaah Haji Indonesia'. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tb Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, para pejabat Eselon I Kemenag, staf ahli dan staf khusus Menteri Agama, anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Acep Riana Jayaprawira, serta anggota Amirul Haji 1444 H/2023 M.
Dalam kesempatan ini, dirilis buku Haji Lansia di Mata Lensa MCH 2023. Buku secara simbolis diserahkan Menag kepada Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tb Ace Hasan Syadzily, anggota BPKH Acep Riana Jayaprawira, Wakil Amirul Hajj Habib Ali Bahar, dan wakil MCH H Erwin Daryanto
Ikut mendampingi Wamenag Saiful Rahmat Dasuki, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Staf Khusus Menag Bidang Image Building dan Komunikasi Publik (Pengendali Teknis MCH) Wibowo Prasetyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika