Erdogan Marah ke Biden Gara-Gara Jet Tempur F-16
Joe Bideng mengaitkan penjualan F-16 dengan ratifikasi Swedia menjadi anggota NATO.
REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada Ahad (10/9/2023), kesal karena Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengaitkan isu ratifikasi Swedia untuk menjadi anggota NATO dengan penjualan jet tempur F-16. Erdogan menegaskan, kedua hal itu tidak berkaitan dan harus dipisahkan.
“Pendekatan ini benar-benar membuat kami kesal,” kata Erdogan.
Erdogan mengatakan, dia mengadakan pertemuan “pull-side” dengan Biden di sela-sela KTT G20. Kedua pemimpin itu membahas penjualan jet tempur F-16 buatan AS ke Turki. Erdogan mengatakan, dalam pertemuan tersebut,
Biden mengaitkan pasokan F-16 dan tindakan Turki dalam meratifikasi permohonan Swedia untuk bergabung dengan NATO.
Pada Oktober 2021, Turki mengajukan permintaan untuk membeli F-16 buatan Lockheed Martin Corp senilai 20 miliar dolar AS, dan hampir 80 peralatan modernisasi untuk pesawat tempur yang ada. Dalam pertemuan puncak NATO pada Juli, Erdogan memberikan lampu hijau untuk meneruskan tawaran Swedia menjadi anggota NATO ke parlemen Turki untuk diratifikasi. Sehari kemudian, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan, Washington akan melanjutkan pengiriman F-16 ke Turki setelah berkonsultasi dengan Kongres.
“Jika Anda mengatakan bahwa Kongres akan memutuskan (tentang penjualan F-16 ke Turki), maka kita juga memiliki Kongres di Turki, itu adalah parlemen Turki,” kata Erdogan kepada wartawan.
"Tidak mungkin bagi saya untuk mengatakan 'ya' (terhadap tawaran Swedia untuk menjadi anggota NATO) kecuali keputusan tersebut disetujui oleh parlemen (kami)," ujar Erdogan.
Ankara menuduh Swedia menampung militan yang bermusuhan dengan Turki, terutama anggota Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang, dan dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Erdogan juga mengatakan, Swedia harus menepati janjinya dan mengambil langkah lebih lanjut, termasuk mengekstradisi tersangka militan PKK dan mencegah demonstrasi pro-PKK di Swedia, sebelum Turki menyetujui tawaran Swedia menjadi anggota NATO.
Untuk mengatasi kekhawatiran Turki, pada Juni Stockholm mengeluarkan undang-undang yang melarang menjadi anggota kelompok teroris atau memberikan bantuan logistik dan keuangan kepada kelompok terlarang. Stockholm baru-baru ini menyuarakan harapan bahwa anggota parlemen Turki telah meratifikasi upaya mereka menjadi anggota NATO ketika mereka berkumpul kembali pada Oktober, sebagaimana disepakati pada KTT NATO pada Juli.
Tahun lalu, Swedia dan Finlandia mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO setelah Rusia menginvasi Ukraina. Keanggotaan Finlandia telah disahkan pada April, namun pencalonan Swedia tetap tertahan oleh Turki dan Hongaria. Menteri luar negeri Turki mengatakan, Ankara dan Budapest bekerja sama dalam koordinasi yang erat mengenai masalah ini.n.
Ikuti Whatsapp Channel Republika