El Nino, Harga Beras, dan Risiko Tahun Politik

REPUBLIKA.CO.ID, Sesuai proyeksi sejak awal tahun, musim kemarau ekstrem atau El Nino telah memberikan dampak terhadap pergerakan harga beras dalam beberapa waktu terakhir. Harga beras secara rata-rata nasional, seperti dikutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) bertengger di level Rp 14 ribu per kilogram pada Jumat (8/9/2023). Angka itu naik dibandingkan harga pekan lalu yang sebesar Rp 13.800 per kg. Dibandingkan kondisi awal tahun, pada Januari 2023 harga beras rata-rata masih dibanderol Rp 12.750 per kilogram.

Lonjakan harga beras ini membuat pemerintah atur strategi. Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sudah memanggil para menterinya untuk menyikapi persoalan beras. Komoditas pangan pokok orang Indonesia itu perlu untuk segera dikendalikan harganya.

Perum Bulog menyebut, cadangan beras pemerintah (CBP) siap digelontorkan untuk stabilisasi harga. Bulog pun mengeklaim masih memiliki stok hingga 1,6 juta ton beras.

Gerak pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan BUMN pangan mencoba melakukan intervensi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau yang selama ini dikenal dengan operasi pasar (OP) hingga bantuan pangan.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi optimistis gejolak harga beras akan teratasi setelah adanya intervensi stabilisasi harga beras. Salah satunya oleh Bulog yang melepas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui beras SPHP seharga Rp 54.500 untuk ukuran lima kilogram (kg).

"Senin juga akan diluncurkan beras bantuan pangan tahap kedua sebanyak 640 ribu ton dan kami yakini ini akan menstabilkan harga beras," ujar Arief saat sidak ketersediaan beras SPHP di ritel modern di Lottemart Wholesale Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat (8/9/2023).

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan beras SPHP akan menjangkau 1.853 ritel di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, lanjut Buwas, Bulog juga akan mendistribusikan bantuan sebanyak 640 ribu ton beras kepada 21,3 juta KPM mulai Senin (11/9/2023).

"Kami pantau terus situasi sekarang ini dan dengan stok CBP yang kami kuasai saat ini sebanyak 1,6 juta ton maka kami yakinkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu panik karena Bulog memiliki stok yang sangat aman untuk kebutuhan stabilisasi harga beras sepanjang tahun," ucap Buwas.

Buwas menyampaikan Bulog memiliki penugasan impor beras sebanyak 2 juta ton pada 2023. Angka 1,6 juta CBP tersebut merupakan impor yang telah terealisasi dan Bulog masih mengupayakan untuk mendatangkan 400 ribu ton impor beras yang belum terealisasi.

Buwas menyampaikan Bulog saat ini tengah menjajaki kerja sama impor dengan sejumlah negara yang mengalami kelebihan kapasitas. Kendati begitu, Buwas enggan mengungkap negara yang akan mengirimkan berasnya ke Indonesia.

Persoalan beras memang menjadi semakin berat karena importasi tidak mudah. Sejalan dengan gelombang proteksi pangan, India menutup pintu ekspor berasnya. Presiden Jokowi bahkan mencoba merayu Kamboja untuk bisa mendatangkan beras. Hal itu diungkapkan di sela KTT ASEAN di Jakarta.

Sejalan dengan kenaikan harga beras domestik, harga di tingkat global juga mengalami lonjakan 9,8 persen pada Agustus 2023 dibanding bulan sebelumnya. Beras jadi salah satu komoditas yang harganya naik di tengah indeks pangan global secara keseluruhan justru turun 2,1 persen (mtm).

Dengan kondisi demikian, upaya pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Bulog menjadi sangat penting untuk menjaga stabilisasi harga. Gelontoran beras ke masyarakat harus tepat sasaran.

Ekonom dari Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo mengingatkan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog mesti diawasi ketat agar tidak bocor, sehingga tujuannya untuk menekan harga tercapai.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU itu pun berharap pemerintah dapat mengawasi penyaluran beras tersebut. Wahyu melanjutkan, pihak-pihak seperti Satgas Pangan patut dilibatkan supaya distribusi beras SPHP dapat tepat sasaran.

"Pengawasan distribusi beras SPHP harus ketat dan petugas wajib berani mengambil tindakan tegas pada setiap pelanggaran. Semoga pihak berwenang memiliki integritas tinggi supaya jangan ada praktik-praktik ilegal agar upaya menstabilkan harga beras efektif. Ini memang menjadi tantangan," ungkapnya.

Jangan lupa juga, saat ini sudah memasuki momentum tahun politik. Tentu perlu diwaspadai kondisi perberasan ini justru dapat dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk kepentingan politiknya. Oleh karena itu, fokus distribusi beras harus jelas yakni untuk stabilisasi harga dengan menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Jangan sampai hanya untuk kepentingan sesaat, yang dikorbankan justru rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika