Jokowi Pastikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diresmikan Awal Oktober
Jokowi memastikan akan ada kalkulasi dan hitung-hitungan dalam penentuan tarif.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bisa diresmikan pada awal Oktober 2023. Kendati demikian, Jokowi menegaskan, keputusan peresmian tersebut ditentukan oleh manajemen kereta cepat PT KCIC.
"(Peresmian) iya, awal Oktober. Nanti yang menentukan jangan dipikir nanti saya mengejar-ngejar. Yang menentukan tetap dari manajemen kereta cepat," kata Jokowi saat menjajal kereta cepat dari Stasiun Halim hingga Stasiun Padalarang, Rabu (13/9/2023).
Seusai menjajal kereta cepat untuk pertama kalinya, Jokowi mengaku merasa nyaman. Meskipun kereta cepat melaju hingga 350 km per jam, Jokowi menyebut tak merasakan adanya guncangan baik saat duduk dan maupun berdiri.
Ia mengatakan, kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan bentuk peradaban. "Saya empat kali datang ke proyeknya kereta cepat, tapi memang baru pertama kali tadi mencoba. Nyaman dan pada kecepatan tadi 350 (km per jam) tidak terasa sama sekali baik saat duduk maupun saat saya berjalan, sehingga ya inilah peradaban," kata Jokowi.
Jokowi berharap, masyarakat bisa menggunakan kereta cepat maupun moda transportasi massal lainnya, seperti LRT, MRT, dan Transjakarta untuk mengurangi kemacetan dan polusi. Sebab kemacetan yang selama ini terjadi baik di Jabodetabek dan Bandung telah menyebabkan kerugian lebih dari Rp 100 triliun.
"Kita harapkan masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini nanti mulai awal Oktober dan kita harapkan ada perpindahan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat, ke LRT, ke MRT, ke Transjakarta sehingga kemacetan di jalan jadi dikurangi, polusi bisa dikurang," ujar Jokowi.
Sedangkan mengenai tarif dan keamanannya, Jokowi menyebut akan ditentukan oleh manajemen kereta cepat dan juga akan dikonsultasikan dengan Kementerian Perhubungan. Jokowi juga menegaskan pemerintah tidak akan memberikan subsidi tarif atau public service obligation (PSO).
Namun, Jokowi memastikan akan ada kalkulasi dan hitung-hitungan dalam penentuan tarif. "(PSO) tidak ada subsidi," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika