Luhut Ungkap Delapan Agenda Potensi Kerja sama dengan UEA

Luhut mengapresiasi komitmen UEA dalam mendukung Indonesia menuju emisi nol bersih.

Republika/ Intan Pratiwi
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Rep: Muhammad Nursyamsi Red: Friska Yolandha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) menjajaki kerja sama dalam sejumlah sektor strategis. Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan UEA merupakan salah satu investor dan mitra perdagangan utama bagi Indonesia yang mengedepankan kerja sama yang saling percaya dan menguntungkan.

Baca Juga


"Saya berharap kerja sama Indonesia dan UEA semakin erat dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan," ujar Luhut dalam acara Forum Ekonomi Indonesia-UEA di di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Dalam pertemuan dengan Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Al Mazrouei dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Luhut mengatakan delapan sektor utama yang akan menjadi prioritas dalam kerja sama kedua negara tersebut. Delapan agenda itu meliputi pembangunan ibu kota nusantara (IKN), konstruksi kilang minyak, akselerasi EBT, seaport and aircraft MRO, industri pertahanan, ketahanan pangan dan energi, perubahan iklim, dan hilirisasi.

"Untuk EBT ada 60 GW potensi energi bersih atau sekitar hampir 80 miliar dolar AS. Soal MRO untuk pemeliharaan pesawat tadi Pak Prabowo juga sudah menyetujui," ucap Luhut.

Luhut mengapresiasi komitmen UEA dalam mendukung Indonesia menuju emisi nol bersih untuk pembangunan yang berkelanjutan. Luhut mengatakan pembangunan juga menjadi perhatian dalam kerja sama ini guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan.

Luhut mengatakan Indonesia dan UEA sepakat membentuk task force atau satuan tugas (satgas) untuk menindaklanjuti potensi kerja sama dalam delapan agenda tersebut. Luhut menyampaikan satgas akan bekerja dalam sepuluh hari ke depan. Hasilnya nanti akan disampaikan untuk dibahas di level menteri dan diteruskan kepada kedua kepala negara tersebut.

"Kita akan lihat task force bekerja dalam 10 hari, progresnya bagaimana, baru kita bawa ke level menteri dan laporkan kepada kedua kepala negara. Penandatanganan kesepakatan MoU tersebut nanti akan dilakukan saat COP 28," kata Luhut.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler