Ukraina tak Anggap Serius Kembalinya Wagner
Kehadiran Wagner di Ukraina tak dianggap serius bahkan dianggap tak ada
REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Ratusan anggota kelompok tentara bayaran Rusia, grup Wagner, dikabarkan telah kembali ke Ukraina timur untuk berperang. Tetapi, kehadiran mereka tak dianggap serius oleh Ukraina. Bahkan grup Wagner sudah dianggap tidak ada.
Penasihat presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak mengatakan Wagner sudah tidak ada lagi. Dia mengatakan, ada yang pergi ke Afrika, ada yang tersebar melalui Rusia, dan ada pula yang memiliki kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia dan bertempur di sektor Bakhmut.
“Saat ini, yang ada hanyalah mantan militan kelompok teroris yang tersebar ke segala penjuru,” ujar Podolyak di platform sosial media, X yang dulu bernama Twitter, Kamis (29/9/2023)
Juru bicara komando militer timur Ukraina, Serhiy Cherevatyi mengasihani nasib para anggota Wagner. Ia juga mengatakan telah mengetahui kehadiran beberapa ratus anggota Wagner di Ukraina.
“Kami telah mencatat kehadiran maksimal beberapa ratus pejuang bekas PMC (perusahaan militer swasta) Wagner,” katanya.
Cherevatyi juga ikut menegaskan pesawat tempur Wagner tersebar di berbagai tempat, tidak menimbulkan dampak berarti.
“Mereka bukan merupakan kekuatan yang integral, sistematis, dan terorganisir. Seperti yang mereka katakan, permainan berakhir. Ini adalah sisa-sisa yang menyedihkan, tidak ada hal baik yang menanti mereka di sini," ujar Cherevatyi.
Grup Wagner dulunya memainkan peran penting dalam perebutan Kota Bakhmut di bagian timur Rusia pada Mei dalam salah satu pertempuran terpanjang dan paling sengit. Mereka meninggalkan Bakhmut setelah pertempuran.
Pada Juni Grup Wagner yang dipimpin oleh Yevgeny Prigozhin melakukan pemberontakan singkat dengan mengambil kendali markas militer Rusia dan bergerak menuju Moskow. Namun, sebelum mencapai Moskow, mereka mundur dan menetap di Belarus. Prigozhin tewas pada 23 Agustus dalam sebuah kecelakaan jet pribadi yang ia tumpangi.
Kremlin berupaya untuk menempatkan Grup Wagner di bawah kendali negara yang lebih ketat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika