Luhut: Kereta Cepat Masih Gratis dalam 2 Pekan Ini

Menko Marves Luhut sebut kereta cepat digratiskan hingga pertengahan Oktober ini.

Republika/N Dessy Suciati Saputr
Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri dan pejabat meresmikan Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun KCJB Halim. Menko Marves Luhut sebut kereta cepat digratiskan hingga pertengahan Oktober
Red: Bilal Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan kebijakan untuk menggratiskan tarif transportasi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bergulir hingga pertengahan Oktober 2023.

Baca Juga


"Kami bersepakat, hingga pertengahan Oktober pengoperasian Kereta Cepat Jakarta Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis," kata Luhut saat menyampaikan pidato sambutan agenda peresmian Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Senin (2/10/2023).

Selama tiga pekan terakhir sejak dibukanya uji coba gratis KCJB bagi publik, kata Luhut, pemerintah melihat antusiasme masyarakat yang luar biasa menyambut kereta cepat.

"(Masyarakat) langsung merasakan sendiri kemanfaatannya, Kereta Api Cepat Jakarta Bandung, tentunya semua berjalan dengan aman dan nyaman, berkat keandalan sistem yang telah teruji, berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB," katanya.

Luhut mengatakan agenda peresmian KCJB merupakan catatan bersejarah, bahwa bangsa Indonesia berhasil menyelesaikan proyek perkeretaapian modern di tengah berbagai tantangan yang telah dilalui.

Tantangan yang dimaksud seperti masalah pembebasan lahan, koordinasi lintas kepentingan, hingga masalah pendanaan yang sulit di saat pandemi Covid-19.

"Terus terang sejak kami menerima penugasan dari Bapak Presiden, untuk melanjutkan pembangunan proyek kereta api cepat pada akhir 2019, ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan," katanya.

Namun tantangan itu berhasil diatasi berkat kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, masyarakat, swasta dan juga pemerintah Tiongkok bersama seluruh perusahaannya yang terlibat.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler