DPW PRP Sumsel Akan Perjuangkan Lingkungan Cegah Perubahan Iklim
PRP menyebut karhutla melanda 44 titik di Sumatra Selatan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Perhimpunan Rakyat Progresif (PRP) mendeklarasikan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel). Ketua DPW PRP Sumsel, Ahmad menuturkan, generasi muda Sumatera Selatan mempunyai semangat tinggi untuk bersama membangun bangsa.
Ahmad mengaku pihaknya bakal menyambut Pemilu 2024 untuk memilih calon pemimpin yang bisa meneruskan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Generasi muda pada Pemilu 2024 akan menyumbang suara pemilih yaitu 52 persen lebih, kini saatnya anak muda memilih pemimpin yang meneruskan program Presiden Joko Widodo. Selain itu kita siap menyambut Pemilu 2024 dengan program salah satunya fokus mengenai climate change," tutur Ahmad dalam keterangan, Rabu (4/10/2023).
Ahmad menambahkan, pihaknya fokus pada isu perubahan iklim karena wilayah Sumsel sering terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Saat ini, karhutla melanda 44 titik di Sumsel yang memunculkan asap yang mengganggu pernafasan.
"Ini PR Anak muda sebagai penerus demokrasi juga penjaga dan perawat kelestarian alam dan lingkungan bumi pertiwi," tegas Ahmad.
Ahmad mengeklaim organisasi PRP mendapat respons besar dari berbagai wilayah di Indonesia. Pelantikan pengurus DPW Sumsel sendiri digelar di Bantiqa Hotel, Kota Palembang, pada Selasa (3/10/2023).
Sekretatis DPW PRP Sumsel Nopriansyah mengaku pihaknya akan terus menjadi wadah anak muda di provinsi ini untuk memberikan kesempatan generasi muda sebagai aktor keberlanjutan dan kemajuan bangsa. Ia mengakui anak muda seringkali mendapatkan cap apatis, apolitis, atau hanya sekadar sebagai suatu kelompok pemilih.
"Tapi itu bukan kami. Kami memiliki kapasitas dalam memimpin dan membangun gerakan. menjadi pendidik, merespons berbagai macam isu seperti pengurangan risiko bencana, perlindungan anak dan perempuan, dan setelah ini kami akan fokus bagaimana kita mengajak anak muda untuk peduli terhadap lingkungan dan mengawal kebijakan yang merakyat," ujar Nopri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika