Apakah Kasus SYL akan Pengaruhi Elektabilitas Anies-Muhaimin? Ini Analisis Pengamat

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Fauziah Mursid, Wahyu Suryana

Pengamat politik dari lembaga Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai kasus dugaan korupsi yang menjerat kader Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo belum tentu berdampak pada elektabilitas bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hal ini kata Dedi, karena pemilih melihat dari ketokohan capres itu sendiri, bukan karena dukungan partai.

"Ini akan jadi ajang pertarungan reputasi, Anies belum tentu terdampak, pemilih masih melihat capres dari sisi ketokohan capres itu sendiri," ujar Dedi dalam keterangannya, Jumat (6/10/2023).

Di sisi lain, Dedi menilai kasus hukum SYL ini tidak serta-merta menjamin ada sanksi sosial dari publik baik ke Nasdem bahkan ke Anies-Muhaimin. Terlebih, dari sisi politik Nasdem justru membangun opini, kasus yang terjadi di partai besutan Surya Paloh itu terjadi akibat keputusan Nasdem mendukung Anies Baswedan.

"Atau setidaknya dalam anggapan publik mereka sedang alami tekanan dari kekuasaan, di luar itu, integritas KPK sendiri juga sedang runtuh seiring banyaknya persoalan di internal pimpinan," ujarnya.

Dedi menambahkan, kasus korupsi kader partai juga bukan sekali ini terjadi di Indonesia. Sebelumnya ada PDIP, Golkar, Gerindra yang kadernya banyak terjerat kasus korupsi, tetapi tidak terbukti membuat elektabilitas partainya terpengaruh.

"Sampai hari ini kita bisa saksikan PDIP unggul, termasuk dalam catatan survei IPO, lalu Gerindra, juga Golkar, padahal di partai tersebut ada koruptor Juliari Batubara, Harun Masiku, Edy Prabowo, Setya Novanto, dan mungkin akan ada Dito Ariotedjo, tetapi elektabilitas partai masih kokoh," ujarnya.

Karena itu, dia mengatakan, situasi ini menandakan kader yang korupsi belum mempengaruhi kepercayaan publik pada partainya. Namun demikian, opini yang dibangun Nasdem saat ini yang tertekan dari pihak penguasa juga tidak serta-merta menambah elektabilitas Nasdem serta Anies Baswedan.

"Sebagaimana halnya penurunan elektabilitas, maka peningkatan elektabilitas juga belum tentu berhasil didapat dengan cara memerankan kelompoknya sebagai yang tertekan, meskipun peran tertekan, dizalimi, sudah terbukti berhasil dilakukan Jokowi di periode lalu," ujarnya.

Sementara, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai kasus dugaan korupsi yang menjerat kader Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo akan sedikit banyak berdampak pada elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hal ini, kata Ujang, karena pemilih melihat pasangan calon ini didukung partai yang dua menterinya terlibat korupsi dalam kurun waktu berhimpitan.

"Besar kecil sedikit banyak kasus korupsi yang menerpa dua menteri Nasdem, di mana Nasdem itu pengusung utama Anies-Cak Imin itu tentu berpengaruh kepada elektabilitas Nasdem dan juga elektabilitas Anies-Cak Imin," ujar Ujang dalam keterangannya, Jumat (6/10/2023).

Ujang menuturkan, untuk elektabilitas Nasdem juga sudah pasti berpengaruh kepada pilihan pemilih kepada partainya. Hal ini juga sudah diakui langkah oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Namun demikian, apakah hal ini juga berdampak para partai pendukung Anies-Muhaimin lainnya masih perlu diuji. "Apakah berpengaruh ke elektabilitas ke PKS dan PKB masih harus diuji karena tidak terdampak langsung pada kasus itu, kalau Nasdem iya tetapi PKS dan PKB masih sedikit aman tidak terlalu berdampak, yang berdampak Nasdem dan pasangan Anies dan Cak Imin kemungkinan besar elektabilitas bisa berkurang bisa turun," ujarnya.

Hal ini kata Ujang, karena Nasdem sebagai pengusung utama pasangan Anies, dua menterinya terlibat korupsi dalam waktu bersamaan. Kondisi ini juga akan digunakan lawan politik untuk menggoreng kasus dari dua kader Nasdem tersbut.

"Jadi lawan politik pasti gembira dan menggiring masyarakat menilai Nasdem sebagai partai yang korup, lalu Anies-Cak Imin didukung oleh partai yang korupsi, jadi akan sedikit banyak akan berpengaruh terhadap elektabilitas Anies dan Cak Imin termasuk Nasdem," ujarnya.

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh berharap, kasus yang menimpa Syahrul Yasin Limpo bukan politisasi hukum. Namun, ia mengakui, kasus itu tentu berdampak ke pemenangan Anies-Muhaimin di Pilpres 2024. 

"Soal masalah politisasi hukum, kita berupaya jangan sampai itu terjadi, kan itu semangat kita. Kalaupun itu sudah kita upayakan tapi tetap terjadi, nah itu di luar kemampuan kita," kata Paloh saat memberikan keterangan resmi di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (5/10/2024).

Ia mengingatkan, Partai Nasdem merupakan institusi partai politik yang tidak bisa mempengaruhi aparat penegak hukum. Termasuk, tidak memiliki kekuatan menjamin aparat penegak hukum tidak terbebas dari politisasi.

"Itu catatan pinggir, rekam jejak dan sebagainya, saya pikir kawan-kawan lebih memahami itu," ujar Paloh.

Terkait dampak kasus SYL kepada Anies-Muhaimin, ia merasa, pasti ada. Tapi, ia merasa, sejauh mana dampak itu tergantung kepada dukungan dari masyarakat yang memiliki harapan merubah Indonesia menjadi lebih baik.

Paloh menegaskan, upaya-upaya membawa misi baru gerakan perubahan yang diusung Koalisi Perubahan harus berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ia meyakini, apa yang menimpa Nasdem bisa memberi dampak positif bagi Amin.

"Saya yakin, salah-salah bukan memberikan efek yang negatif, insya Allah barangkali justru akan mendapat sesuatu, empati barangkali," kata Paloh.

Menurut Paloh, itu bisa terjadi kalau kasus ini memang dilihat dengan pendekatan secara terang dan terbuka. Tapi, ia menekankan, sampai saat ini Partai Nasdem akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Artinya, lanjut Paloh, Partai Nasdem akan memberikan kesempatan maupun penghormatan kepada aparat penegak hukum untuk berproses menjalankan tugasnya. Sehingga, jika sudah sampai di pengadilan semua bisa jelas.

"Apakah itu bebas, apakah itu mendapatkan hukuman, semuanya kita hargai," ujar Paloh. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika