Stafsus: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden
Presiden akan melakukan reshuffle kabinet secepatnya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana mengatakan, reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perombakan kabinet rencananya akan segera dilakukan menyusul mundurnya Syahrul Yasin Limpo dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian.
"Ini semua menjadi hak prerogatif bapak Presiden untuk menentukan itu ya, pengangkatan pemberhentian menteri sudah diatur menjadi prerogatif Presiden," kata Ari di gedung Kemensetneg, Jakarta, Jumat (6/10/2023).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penunjukan Menteri Pertanian definitif akan dilakukan secepatnya. Saat ditanya apakah dirinya akan kembali menunjuk kader dari Partai Nasdem, Jokowi enggan menjawabnya.
"Ya secepatnya," kata Jokowi di depan Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (6/10/2023).
"Secepatnya kita siapkan," lanjut dia.
Jokowi mengaku telah menerima surat pengunduran diri Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Surat tersebut telah diberikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Presiden Jokowi Kamis malam (05/10/2023) dan telah ditindaklanjuti.
"Iya tadi malam sudah diberikan kepada saya dari Mensesneg tentang surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian. Sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti, sudah saya tanda tangani juga," ujar Jokowi.
Untuk menjalankan tugas Menteri Pertanian, Jokowi telah mengangkat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi sebagai pelaksana tugas (Plt). "Penggantinya masih plt. Plt-nya Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan (Nasional)," kata dia.
Jokowi menjelaskan, penunjukan Kepala Bapanas sebagai pelaksana tugas Menteri Pertanian dilakukan agar lebih memudahkan dalam koordinasi.
"Karena biasanya kita Bulog, Badan Pangan (Nasional), Mentan, Menteri Perdagangan ini selalu harus satu. Jadi untuk konsolidasi saja supaya lebih memudahkan," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika