Kata Arab Saudi Soal Perjuangan Palestina dan Kebiadaban Israel

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan bin Abdullah, menjalin komunikasi dengan Menteri Prancis, Catherine Colonne. Kedua pihak membahas seputar eskalasi militer yang sedang berlangsung di dan sekitar Gaza, melalui panggilan telepon.

Kedua menteri membahas penderitaan warga sipil tidak bersenjata dan pentingnya komunitas internasional mengambil tindakan, untuk menghentikan operasi militer dan melindungi warga sipil.

Dilansir di Asharq Al-Awsat, Jumat (13/10/2023), Pangeran Faisal menggarisbawahi perlunya kepatuhan terhadap hukum kemanusiaan internasional. Hal ini ditunjukkan dengan dibukanya izin akses terhadap makanan dan pasokan bantuan ke Gaza, serta mengakhiri pengepungan.

Dia juga menekankan bahwa solusi yang adil dan komprehensif terhadap perjuangan Palestina adalah satu-satunya cara untuk menjamin keamanan dan stabilitas.

Sebelumnya diberitakan para pemimpin Amerika Serikat (AS), Perancis, Jerman, Italia dan Inggris berjanji untuk mendukung Israel. Pernyataan bersama ini disampaikan Senin (9/10/2023) malam waktu setempat.

"Ini dalam upayanya mempertahankan diri. Mengakui aspirasi sah rakyat Palestina... tapi Hamas tidak menawarkan apa pun bagi rakyat Palestina selain lebih banyak teror dan pertumpahan darah," kata negara-negara itu.

Secara rinci pernyataan tersebut dikeluarkan setelah adanya panggilan telepon antara Presiden AS Joe Biden, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri (PM) Italia, Giorgia Meloni dan PM Inggris Rishi Sunak.

"Kami memperjelas bahwa tindakan teroris Hamas tidak mempunyai pembenaran, tidak ada legitimasi, dan harus dikutuk secara universal. Tidak pernah ada pembenaran untuk terorisme," bunyi negara-negara Quint itu.

Terbaru, otoritas Prancis dilaporkan melarang segala bentuk demonstrasi mendukung Palestina saat peperangan kembali pecah antara Israel vs Hamas. Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, bahkan memerintahkan imigran yang melanggar aturan ini akan secara sistematis dideportasi.

"Mereka (demonstran pro-Palestina) menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum," kata Darmanin melalui pernyataannya, Kamis (12/10/2023).

Sejak perang antara Hamas dan Israel pecah sejak akhir pekan lalu, serangkaian demonstrasi mendukung Israel maupun Palestina bermunculan di berbagai negara. Di Prancis, demonstrasi mendukung Palestina berlangsung hingga menjadi sorotan.

Bahkan, polisi setempat disebut menggunakan gas air mata dan meriam air, untuk membubarkan pengunjuk rasa pada Kamis. Meski dilarang, ratusan demonstran pro-Palestina tetap berkumpul di pusat kota Paris untuk menggelar unjuk rasa. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika