Anggota DPR Usulkan Guru Ajak Polisi-TNI Jadi Pembina BP di Sekolah
Dede menyebut saat ini tupoksi guru sebatas mengajar tanpa memberi hukuman
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, mendorong keterlibatan aparat penegak hukum (APH) sebagai pembina pada bimbingan penyuluhan (BP) keamanan di lingkungan sekolah. Dia menilai pelibatan APH penting untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan siswa, termasuk perilaku perundungan atau bullying.
“Guru sekarang bukan tupoksinya memberikan hukuman, karena sebatas mengajar. Ada BP pun lebih pada konseling aja. Yang menegakkan hukum sanksi disiplin itu nggak ada, jadi nggak ada yang ditakuti di sekolah,” ujar Dede dalam keterangannya, Rabu (4/10/2023).
Dia juga menilai, pembina teritorial seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga dapat membantu mengatasi berbagai bentuk kenakalan siswa melalui pemberian disiplin yang edukatif. Sebab itu, Babinsa dari TNI sekaligus Bhabinkamtibmas dari Polri bisa dilibatkan dalam aspek pembinaan.
"Guru BP itu seharusnya diambil dari penegak hukum bisa Bhabinkamtibmas atau Babinsa. Tapi, itu harus disepakati bersama, sehingga penegakkan disiplin di lingkungan sekolah dilakukan sesuai dengan Tupoksinya," kata dia.
Dede melihat, peran guru berubah seiring dengan perkembangan zaman. Tidak seperti masa lampau, di mana guru bisa tegas memberi sanksi kepada murid. Kini, kata dia, guru hanya bisa berfokus pada pengajaran akademik dan konseling.
Karena berbagai alasan dan faktor, termasuk urusan hak asasi manusia (HAM), guru kini terkesan mengabaikan kenakalan siswa. Dede menyebutkan, banyak guru enggan memberikan sanksi disiplin kepada siswa karena takut dilaporkan ke pihak berwajib oleh orang tua murid.
“Guru atau kepala sekolah umumnya takut melakukan pendisiplinan karena khawatir diadukan ke penegak hukum dan guru tidak pernah belajar cara melakukan sanksi fisik yang benar. Akhirnya, guru memilih untuk lepas tangan kalau ada masalah karena sering terjadi justru guru yang akhirnya berurusan dengan hukum,” tutur dia.
Dede menilai, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 belum mengatur pemberian sanksi tegas atas pelanggaran. Sebab itu, dia mendukung adanya revisi Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) itu.
"Aturan di Permendikbud sekarang lemah dalam implementasi di sekolah. Menurut saya Permendikbud itu harus menyepakati tentang edukatif disiplin. Jadi penegakan disiplin secara edukatif,” ujar Dede.
Ikuti Whatsapp Channel Republika