Erick Thohir Blacklist Koruptor di BUMN, Ekonom: Upaya Serius Perbaiki Tata Kelola
Publik perlu menilai perubahan BUMN saat ini dibanding era sebelumnya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam mengatakan banyak perubahan yang dilakukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, di BUMN dalam beberapa tahun terakhir. Namun begitu, Piter menyampaikan masih banyak publik yang tidak menyadari perubahan BUMN saat ini dibanding era sebelumnya.
"Masyarakat awam sulit membedakan BUMN sebelum dan saat (kepemimpinan) Menteri Erick Thohir. Yang paham tentunya adalah mereka yang terlibat dengan BUMN," ujar Piter saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (17/10/2023).
Piter mengatakan salah satu contoh gebrakan besar yang dibuat Erick ialah merampingkan jumlah hingga struktur organisasi di BUMN. Piter menyebut langkah Erick membentuk holding dan melakukan merger berdampak signifikan dalam perbaikan kinerja hingga efisiensi BUMN.
"Sebenarnya perubahan di dalam BUMN lebih dari itu. Yang paling utama saya kira dalam upaya perbaikan tata kelola," ucap Piter.
Piter mengatakan ketegasan Erick yang namanya disebut-sebut sebagai cawapres terkuat dalam memperbaiki tata kelola BUMN sangat terlihat. Tak hanya memperbaiki secara sistem, lanjut Piter, Erick juga melibatkan aparat penegak hukum (APH) dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional dan bersih.
"Kesungguhan Pak Erick Thohir memperbaiki tata kelola terlihat, misalnya dengan membawa kasus-kasus BUMN ke otoritas hukum dan mem-blacklist mereka yang pernah terlibat dalam korupsi untuk tidak pernah lagi masuk menjadi pengurus BUMN," kata Piter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika