Pidato Deklarasi Cawapres Ganjar, Mahfud MD: Demokrasi Butuh Nomokrasi 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahfud MD menyampaikan pidato perdana usai dideklarasikan sebagai calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo selama 10 menit. Dalam pidatonya, Mahfud kerap menekankan poin aspek hukum di Indonesia yang mesti ditegakkan.

"Dalam pembangunan politik negara kita menganut demokrasi dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam implementasinya, demokrasi membutuhkan nomokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa nomokrasi akan anarkis, sementara nomokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang. Sehingga keduanya harus berjalan seiring dan seimbang," kata Mahfud di Kantor DPP DPIP, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023). 

Menkopolhukam tersebut mengatakan, demokrasi sejatinya menghargai perbedaan diantara manusia, baik ras, suku, maupun agama. Menurutnya, Indonesia yang beragam membutuhkan toleransi dan akseptasi. Maksud dari akseptasi adalah bahwa semua anak bangsa bisa bergabung dan bekerjasama dengan tetap dalam keyakinannya masing-masing.

"Kita semua memperjuangkan sesuatu yang sama diantara perbedaan, tidak perlu menajamkan perbedaan diantara kita yg memang sejatinya tidak bisa disatukan dalam semua hal. Yang sama, yang pasti disetujui oleh setiap orang apapun ras dan kelompoknya adalah keadilan, pasti disetujui oleh siapapun. Apapun agamanya pasti orang setuju pada penegakan hukum dan keadilan, perlindungan pada masyarakat lemah, dan perlindungan serta rasa kasih sayang kepada wong cilik," ujar dia. 

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD juga mengungkapkan ihwal janji untuk bisa mewujudkan cita-cita menyongsong Indonesia Emas 2045 bersama Ganjar Pranowo.

Dia mengatakan, cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, dan beradab dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045 akan terwujud jika memenuhi sejumlah syarat. Yakni ideologi bangsanya kokoh, ekonominya baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong royong hidup, serta mengedepankan persaudaraan.

"Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah masalah dari bangsa ini InsyaAllah tuntas. Kalau hukumnya bagus maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga, misalnya di bidang sosial, politik, budaya, pertahanan keamanan, dan ekonominya," ujar dia.

Dengan aspek hukum yang ditegakkan dengan benar, Mahfud mengatakan diantara yang terpenting dilakukan ada pemberantasan korupsi. "Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakkannya memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi serta memberi perlindungan kepada masyarakat," kata dia. 

Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan, Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo pada Rabu (18/10/2023) pagi. Megawati mengatakan dirinya telah menerima masukan dari semua pimpinan partai koalisi. 

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmaanirrahiim, maka cawapres yg dipilih PDIP yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Prof Dr. Mahfud MD," kata Megawati di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).  

Megawati mengaku dirinya telah berkontemplasi mengenai sosok yang tepat mendampingi Ganjar Pranowo. Dia juga mengaku telah mantap dalam mengambil keputusan memilih Mahfud MD.

"Hari ini Rabu, 18 Oktober 2023, saya dengan mantap telah mengambil keputusan," tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika