AS dan Inggris Minta Warganya Segera Keluar dari Lebanon

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT – Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Inggris telah menyarankan warga mereka yang berada di Lebanon untuk segera meninggalkan negara tersebut. Hal itu menyusul meningkatnya ketegangan di wilayah perbatasan antara kelompok Hizbullah Lebanon dan militer Israel di wilayah perbatasan kedua negara.

“Kami merekomendasikan agar warga AS di Lebanon membuat pengaturan yang tepat untuk meninggalkan negara tersebut; opsi komersial saat ini masih tersedia,” kata Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Beirut dalam sebuah pernyataan, Kamis (19/10/2023), dikutip laman Al Arabiya.

Kedubes Inggris di Lebanon juga merilis imbauan serupa untuk warganya di sana. “Jika Anda saat ini berada di Lebanon, kami mendorong Anda untuk pergi sekarang sementara pilihan komersial masih tersedia. Warga negara Inggris harus berhati-hati dan menghindari area di mana demonstrasi mungkin diadakan,” katanya.

Baik AS dan Inggris telah sama-sama memperingatkan warganya agar tidak melakukan perjalanan ke Lebanon. Pada Kamis lalu, Arab Saudi juga menerbitkan larangan perjalanan bagi warganya yang hendak bepergian ke Lebanon. Sama seperti AS dan Inggris, Saudi meminta warganya di Lebanon segera meninggalkan negara tersebut.

“Kami menyerukan semua warga negara untuk mematuhi larangan perjalanan dan segera meninggalkan wilayah Lebanon bagi mereka yang saat ini berada di Lebanon,” kata Kedubes Arab Saudi untuk Lebanon dalam sebuah pernyataan.

Ketika Hamas melancarkan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu, kelompok Hizbullah Lebanon turut mengambil tindakan serupa. Hizbullah menembakkan roket ke wilayah perbatasan Israel. Serangan itu segera dibalas oleh Tel Aviv.

Awal pekan ini, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memperingatkan Hizbullah agar berhenti melancarkan serangan terhadapnya. IDF menyatakan siap memberikan respons mematikan jika Hizbullah terus melakukan hal tersebut. 

“Hizbullah melakukan sejumlah serangan kemarin untuk mencoba mengalihkan upaya operasional kami (menjauh dari Jalur Gaza), di bawah arahan dan dukungan Iran, sekaligus membahayakan negara Lebanon dan warganya,” kata Juru Bicara IDF Daniel Hagari, dikutip Times of Israel, Senin (16/10/2023).

Dia mengungkapkan, IDF telah menambah jumlah personelnya di perbatasan utara dengan Lebanon dan merespons beberapa serangan yang dilancarkan dari negara tersebut. “Jika Hizbullah berani menguji kami, reaksinya akan mematikan. AS memberi kami dukungan penuh,” ujar Hagari.

Pada Ahad (15/10/2023) lalu, IDF mengatakan pihaknya telah mengisolasi wilayah hingga empat kilometer dari perbatasan dengan Lebanon. Warga sipil dilarang memasuki wilayah yang diisolasi tersebut. Langkah itu diambil di tengah baku tembak antara pasukan Israel dan Hizbullah.

Hizbullah yang didukung Iran telah melancarkan tiga serangan di wilayah perbatasan Israel. Serangan mereka dilaporkan telah mengakibatkan seorang warga sipil Israel dan seorang perwira militer Israel tewas. Sementara serangan Israel dilaporkan telah membunuh sepuluh anggota Hizbullah. 

Wakil Ketua Hizbullah Naim Qassem sempat menyampaikan bahwa seruan internasional dan regional agar kelompoknya tidak terlibat dalam konflik Hamas-Israel tidak akan diindahkan. “Seruan di balik layar yang dilakukan oleh negara-negara besar, negara-negara Arab, utusan PBB, yang secara langsung dan tidak langsung meminta kami untuk tidak ikut campur tidak akan berpengaruh,” kata Qassem seperti dikutip oleh Hizbullah TV Al Manar.

Dia menegaskan, Hizbullah mengetahui tugasnya dengan sangat baik. Kami siap dan siaga, sepenuhnya siap,” ujar Qassem.

Israel dan Lebanon terakhir kali terlibat dalam konflik terbuka pada 2006. Kedua negara secara resmi tetap berperang, dengan penjaga perdamaian PBB berpatroli di perbatasan darat. 

Pada Mei 2000, tentara Israel mengumumkan penarikannya dari sebagian besar wilayah Lebanon selatan setelah dua dekade pendudukan. Namun, Israel masih mempertahankan pendudukannya di wilayah kecil yang diklaim oleh Lebanon. Wilayah tersebut dikenal sebagai Perkebunan Shebaa. 

 

Ikuti Whatsapp Channel Republika