Teten: Dana Remitansi Bisa Jadi Modal Usaha Bagi Pekerja Migran

Teten mengajak kolaborasi antarnegara dalam mendukung pekerja migran Indonesia.

Edi Yusuf/Republika
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan sambutan saat peresmian Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (23/10/2023).
Rep: Iit Septyaningsih Red: Fuji Pratiwi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, dana remitansi, khususnya dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat menjadi kekuatan kapital cukup besar jika dikelola secara baik. Dengan dana tersebut, kata dia, PMI bisa membuka usaha baru atau menginvestasikan dananya di usaha tertentu setelah pulang ke Tanah Air.

Baca Juga


"Jadi tidak sekadar pengiriman uang atau remitansi semata," kata Teten Masduki usai menyaksikan MoU antara PT MNC Kapital Indonesia dengan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat), seperti dilansir siaran pers, Senin (23/10/2023).

Ia menjelaskan kerja sama antara PT MNC Kapital Indonesia bersama Bank Rakyat Malaysia diyakini dapat memberikan penguatan bagi para PMI yang selama ini bekerja di Malaysia.

Ia yakin, kerja sama ini akan memberikan kemudahan dan keamanan transaksi keuangan, transaksi valuta asing, serta pendampingan investasi keuangan kepada pekerja migran Indonesia. Ia juga menegaskan, Indonesia harus mengambil tindakan konkret guna memperkuat perlindungan pekerja migran dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi serta hubungan internasional yang lebih baik bagi Indonesia.

Baginya, pekerja migran berperan dalam mendukung kontribusi ekonomi, maka membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja. Caranya melalui pengurangan risiko eksploitasi, pelecehan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu perlindungan hukum yang tidak kalah penting, kemudian kesejahteraan sosial dengan dukungan psikologis dan akses kepada layanan kesejahteraan sosial yang diperlukan. Teten berharap, perusahaan perbankan PT MNC Kapital agar dapat memberikan pembiayaan yang mudah dan murah kepada UMKM khususnya PMI yang ingin memulai menjalankan usaha.

"Itu karena, berdasarkan survei Bank Indonesia, adanya kesenjangan finansial yang masih sangat besar, sebanyak 69,5 persen pelaku UMKM belum mendapatkan akses kredit perbankan. Potensi permintaan kredit mencapai Rp 1.605 triliun," tutur dia.

Dalam menumbuhkan ekosistem usaha yang kondusif bagi UMKM, kata Teten, pemerintah juga telah menerapkan langkah strategis di bidang pembiayaan. Pemerintah, sambungnya, terus menumbuhkan ekosistem yang kondusif bagi UMKM khususnya bidang pembiayaan, antara lain pembiayaan dalam kluster atau rantai pasok melalui skema KUR klaster, dan pembiayaan koperasi melalui LPDB dengan bunga yang rendah.

Ia juga mengajak kolaborasi antarnegara dalam mendukung PMI dan mendorong UMKM naik kelas. "Maka saya mengajak, mari kita tingkatkan kolaborasi antar negara seperti saat ini untuk mendukung Pekerja Migran Indonesia serta mendorong UMKM Indonesia naik kelas," ujarnya. 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler