Gibran Respons Tudingan Dirinya Pengkhianat
Gibran juga enggan memberikan penjelasan terkait status keanggotaannya di PDIP.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jokowi, Gibran Rakabuming Raka merespons dengan santai tudingan bahwa dirinya mengkhianati PDIP karena menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Gibran mengaku tak masalah dicap pengkhianat.
"Enggak apa-apa, itu enggak apa-apa," kata Gibran ketika diminta tanggapannya soal tudingan pengkhianat, usai menjalani tes kesehatan sebagai bakal cawapres di RSPAD Gatot Subroto, Kamis (26/10/2023).
Terkait status keanggotaanya di PDIP, Gibran enggan memberikan penjelasan, bahkan dia sempat kabur menghindari wartawan dengan cara keluar lewat pintu yang tak ada awak media. Dia hanya menjawab sekenanya dengan kembali menyatakan bahwa dirinya dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sudah bertemu.
Gibran seperti halnya bapaknya merupakan kader PDIP. Saat partai berlogo banteng moncong putih itu sudah mengusung pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Gibran justru menjadi cawapres pendamping Prabowo.
Pengamat politik, Yusfitriadi menyebut Gibran mengkhianati PDIP ketika menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sebab, PDIP telah mengusung Gibran menjadi calon wali kota Solo hingga menang.
Bahkan, PDIP sudah berulang kali mengusung Jokowi dalam pemilihan wali kota, gubernur, hingga presiden. "Bagi saya ini adalah definisi 'pengkhianatan' politik yang cukup barbar," kata Yusfitriadi Senin (23/10/2023).
Sementara itu, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun mengatakan, keputusan Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo menunjukkan bahwa wali kota Solo itu tidak tegak lurus terhadap partai. Karena itu, keanggotaan Gibran di PDIP sebenarnya telah berakhir.
"Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari Koalisi Indonesia Maju," ujar Komarudin lewat keterangannya, Kamis (26/10/2023).
Komarudin lantas mengungkit pertemuan pertama kali antara Gibran dan Prabowo di Solo, Jawa Tengah, pada 19 Mei 2023. Setelah pertemuan itu, DPP PDIP langsung memanggilnya untuk meminta klarifikasi Wali Kota Solo itu pada 22 Mei 2023.
Namun pada saat itu, DPP PDIP tak memberikan sanksi kepada Gibran imbas pertemuannya dengan Prabowo tersebut. Pihaknya hanya memberikan nasehat dan memintanya tegak lurus terhadap perintah Megawati Soekarnoputri.
"Saat itu Gibran menyampaikan terima kasih atas nasehatnya dan sebagai kader muda berjanji akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum," ujar Komarudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika